AyoMedan.com – MEDAN. Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Inspektorat Kota Medan terus memperkuat pengawasan internal berbasis digital guna mencegah potensi kecurangan (fraud) dalam pengadaan barang dan jasa. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengoptimalkan pemanfaatan fitur E-Audit pada sistem E-Katalog dan E-Purchasing.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengoptimalan Fitur E-Audit pada E-Katalog/E-Purchasing yang diikuti 84 peserta dari jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan personel Inspektorat Kota Medan. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, di Medan, Rabu (21/10/2026).
Dalam arahannya, Erfin menegaskan bahwa transformasi digital dalam pengawasan internal menjadi kebutuhan penting untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Menurutnya, besarnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan tahun 2026 yang mencapai Rp7,7 triliun harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif. Terlebih, sebagian anggaran tersebut direalisasikan melalui ribuan paket pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan pengawasan ketat.
“Pemanfaatan E-Audit diharapkan dapat berjalan optimal sehingga meningkatkan pemahaman dan kompetensi kita dalam pembinaan serta pengawasan pengadaan barang dan jasa. Langkah ini sekaligus menjawab tantangan keterbatasan jumlah auditor di Kota Medan,” ujar Erfin.
Ia mengungkapkan, Kota Medan saat ini memiliki kurang dari 60 pejabat fungsional APIP yang berkualifikasi di bidang pengawasan. Sementara itu, cakupan objek dan beban pengawasan yang harus ditangani sangat besar.
Menurut Erfin, pola pengawasan konvensional perlu diperkuat dengan pemanfaatan teknologi digital. Melalui fitur E-Audit, proses penelusuran dan analisis transaksi pengadaan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terukur, termasuk mengidentifikasi anomali atau indikasi risiko sejak dini sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih serius.
Dengan sistem pengawasan berbasis data, Inspektorat diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mendorong seluruh perangkat daerah agar lebih tertib dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa.
“Kami berpesan kepada seluruh personel APIP agar mengikuti bimtek ini dengan sungguh-sungguh. Inspektorat harus menjadi promotor utama dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
(A-Red)