AyoMedan.com - Medan,
Sejumlah perwakilan driver ojol diterima Wakil Ketua Komisi B Frans Dante Ginting dari Fraksi Golkar di ruang Bamus DPRD Sumut, usai mereka menggelar aksi di gedung DPRD Sumut, Senin (05/05/2025) siang
Frans Dante didampingi Kabid Dishub Sumut, Yunus, Kapolsek Medan Baru dan Humas DPRD Sumut Sofyan, melakukan diskusi terbuka secara timbal balik dalam suasana hangat. Sejumlah perwakilan ojol menyampaikan beberapa keluhan, terutama terkait tarif dan potongan tarif dari aplikator yang dinilai memberatkan.
Mereka meminta DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP) antara aplikator dan para perwakilan ojol. "Intinya kami meminta adanya pemotongan tarif yang tidak memberatkan serta memberikan perlindungan kerja kepada para driver," ucap salah seorang perwakilan itu.
Soalnya dalam beberapa kasus, mereka terkena sanksi dari aplikator karena membatalkan pesanan klien. Padahal, mereka hanya menerima orderan senilai Rp8000. Namun, untuk titik awal menuju penjemputan klien bisa lebih jauh dari tujuan klien itu sendiri. Sementara, jarak tempuh penjemputan tidak dihitung nilainya. Belum lagi, adanya persaingan tidak sehat antar operator, serta minimnya perlindungan terhadap driver, baik dari sisi sistem maupun keamanan di lapangan.
"Ongkos hanya Rp8.000, tapi penjemputan sampai dua kilometer. Kalau kami batalkan, malah diberi peringatan. Kami dipantau, tapi siapa yang melindungi kami?" ujar mereka.
Kemudian, ketimpangan antara aturan tarif resmi dari Kementerian Perhubungan dengan praktik di lapangan.
Menurut mereka, meskipun pemerintah sudah menetapkan tarif batas bawah Rp2.000 dan batas atas Rp2.500 per kilometer untuk wilayah Sumatera, tarif Grab tidak mencerminkan realitas tersebut. Bahkan untuk mendapatkan order yang stabil, driver harus membayar biaya berlangganan aplikasi sebesar Rp15.000 untuk 7 order.
"Kami harus bayar Rp2.000 lebih per order hanya untuk bisa dapat order. Di mana letak keadilan itu? Kalau kami benar sebagai mitra, kenapa suara kami tidak pernah dilibatkan dalam kebijakan?" tukasnya.
Perwakilan yang lain merinci, beban operasional harian yang sangat tinggi. Untuk bisa menempuh jarak rata-rata 200 kilometer per hari, ia harus mengeluarkan BBM: Rp60.000/hari, paket data aplikasi: Rp5.000/hari, ganti oli tiga kali sebulan: sekitar Rp6.000/hari, biaya perawatan ringan kendaraan: sekitar Rp20.000/hari.
"Totalnya saja sudah Rp91.000 sehari, belum termasuk makan, kebutuhan rumah tangga, dan cicilan motor. Berapa lagi yang harus dibawa pulang," ungkapnya.
Bahkan perwakilan lain menceritakan, pernah menjadi korban kekerasan saat mengantar penumpang. "Saya pernah dibacok orang tidak dikenal saat bawa penumpang. Sampai sekarang tidak ada tanggapan dari Grab. Saya trauma, tapi harus tetap bekerja," tuturnya.
Intinya, mereka memohon agar pemerintah daerah dan aparat segera menerbitkan peraturan daerah (Perda) yang secara spesifik melindungi hak dan keselamatan driver ojol.
"Jangan tunggu ada korban baru bertindak. Kami juga warga negara, kami juga manusia. Kalau perut lapar, orang bisa kalap," tegasnya.
Menyikapi curahan hati para driver ojol tersebut, Frans Dante mengaku sebagai anggota dewan yang piket saat ini, dia menerima aspirasi para driver ojol.
"Saya memahami apa yang diinginkan para driver ojol. Soal adanya permintaan RDP, dirinya akan menyampaikan ke pimpinan dewan. Saya harap para driver ojol tenang dulu dan tetap bekerja," harapnya.
Menurut informasi, awalnya para driver ojol berkeinginan menemui Gubsu Bobby Nasution, hanya saja karena ada rapat musrenmbang, mereka dialihkan ke DPRD Sumut.
Pertemuan dikawal aparat kepolosian baik di dalam ruangan maupun peserta aksi yang berada di luar pagar gedung dewan.
Usai bertemu dengan Frans Dante Ginting, para perwakilan ojol menyampaikan hasil pertemuan. Walaupun belum bisa memuaskan para peserta aksi, mereka akhirnya meninggalkan gedung dewan dengan tertib. (A-Red)
