Notification

×

Iklan


Iklan



Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumut Imbau Masyarakat Tak Salah Tafsir Soal Dana Mengendap Rp3,1 Triliun

Rabu, 22 Oktober 2025 Last Updated 2025-10-22T15:35:21Z



AyoMedan.com – Medan. Pernyataan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait adanya dana mengendap milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) sebesar Rp3,1 triliun di bank, menuai polemik dan memunculkan beragam tafsir di tengah masyarakat.


Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani, SH, MH (foto), meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan atau menilai negatif sebelum ada kejelasan data resmi.


“Saya belum mengetahui pasti data yang disampaikan Menkeu itu per tanggal berapa. Namun dari informasi internal yang saya terima, jumlahnya berbeda. Bisa jadi data Kemenkeu bukan data terbaru,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (22/10/2025).


Rahmansyah mengungkapkan, berdasarkan klarifikasi dari TAPD dan BKAD Sumut, posisi saldo di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Sumut per 21 Oktober 2025 pukul 17.00 WIB tercatat sebesar Rp900 miliar, bukan Rp3,1 triliun seperti disebutkan sebelumnya.


“Perbedaan ini bisa jadi karena cakupan data yang berbeda. Data Kemenkeu mungkin mencakup seluruh simpanan, termasuk dana kabupaten/kota di Sumut atau deposito pemerintah daerah,” jelasnya.


Meski demikian, Fraksi NasDem tetap menghargai pernyataan Menkeu dan menilai hal itu sebagai bentuk perhatian terhadap pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan dan efektif.


“Yang penting, jangan sampai isu ini menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Justru harus jadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov Sumut, dan lembaga keuangan,” tegas Rahmansyah.


Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengutamakan verifikasi dan koordinasi antara Kemenkeu, Kemendagri, Bank Indonesia, dan KPPN agar data yang disampaikan ke publik valid dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.


“Kami di DPRD Sumut akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara tegas, transparan, dan sesuai regulasi demi kemaslahatan masyarakat Sumut,” tandasnya.


Rahmansyah pun berharap masyarakat tetap tenang dan tidak memperpanjang polemik yang justru dapat mengganggu roda pemerintahan.


"Intinya, mari kita kawal bersama agar keuangan daerah dikelola dengan baik untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (A-Red)