AyoMedan.com – Medan. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bergerak cepat menindaklanjuti video viral di TikTok yang diunggah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Deliserdang, Farida Purba, terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses kenaikan pangkat ASN.
Menanggapi viralnya video tersebut yang bahkan mendapat atensi langsung Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Bobby segera memanggil Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan untuk melakukan klarifikasi dan pembahasan solusi. Pertemuan digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman No. 41 Medan, pada Minggu (2/11/2025).
“Saya mendapat perintah langsung dari Menteri Dalam Negeri atas atensi Presiden terkait permasalahan video ini. Kita harapkan persoalan ini segera diselesaikan dengan baik dan diberikan solusi terbaik oleh Bupati,” tegas Bobby Nasution.
Dalam pertemuan tersebut, Bobby menekankan agar Pemkab Deliserdang mengambil langkah bijak dan transparan, dengan mempertimbangkan aspek kepegawaian dan kepentingan publik. Ia juga memberi perhatian khusus pada ASN yang akan memasuki masa pensiun agar tetap memperoleh penghargaan berupa kenaikan pangkat, meski tidak berdampak signifikan pada kenaikan gaji pensiun.
“Remedial test bisa kembali dijadwalkan oleh Bupati dan diprioritaskan bagi pegawai yang akan pensiun. Intinya, penyelesaian harus adil dan manusiawi,” ucap Bobby.
Menindaklanjuti arahan Gubernur, Bupati Asri Ludin Tambunan menyatakan pihaknya siap mengambil kebijakan khusus. Pemkab Deliserdang akan segera menggelar remedial test bagi 58 ASN yang sebelumnya tidak lulus dalam tes kenaikan pangkat, termasuk Farida Purba dari Dinas Kesehatan.
“Kami akan laksanakan remedial kembali bagi 58 ASN yang tidak lulus. Pelaksanaannya akan digelar oleh BKN Medan agar objektif dan transparan,” jelas Bupati Asri Ludin Tambunan.
Sementara itu, terkait dugaan pungli yang disampaikan Farida Purba, Gubernur Bobby dan Bupati Asri Ludin meminta Farida untuk bekerja sama dengan Inspektorat Sumut dan Inspektorat Deliserdang dalam menyampaikan nama-nama serta bukti dugaan pungli. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses penegakan hukum dan menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang bersih dan berintegritas. (A-Red)
