Notification

×

Iklan


Iklan



Mahasiswa Sumut Tolak Program MBG, Desak Evaluasi dan Transparansi Anggaran

Selasa, 05 Mei 2026 Last Updated 2026-05-04T22:33:42Z


AyoMedan.com - MEDAN. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SI Kerakyatan Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan Gedung DPRD Sumut, Senin (4/5/2026). Massa aksi datang dengan membawa spanduk serta menyuarakan kritik terhadap kebijakan tersebut.


Koordinator aksi, Ilham Syah Putra, dalam orasinya mengecam program MBG dan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. 


"Kami menilai program tersebut belum tepat sasaran, pengelolaan anggarannya tidak efisien, serta berpotensi mengurangi alokasi di sektor pendidikan," ucapnya dalam orasi.


Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Secara bergantian, massa menyampaikan orasi di depan gedung dewan, menyoroti berbagai aspek pelaksanaan program MBG yang dinilai masih memiliki banyak kelemahan.


Perwakilan massa kemudian diterima Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penolakan terhadap program MBG serta desakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera diberlakukan.


Dalam dialog tersebut, Ketua DPRD Sumut menyatakan akan menindaklanjuti dan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pihak terkait di tingkat pusat.


Selain menolak program MBG, massa juga menilai kebijakan tersebut belum memiliki konsep yang matang dan berpotensi membebani keuangan negara. Mereka meminta pemerintah melakukan kajian ulang secara menyeluruh sebelum program dijalankan secara luas.


Massa aksi turut menyoroti kepemimpinan di Badan Gizi Nasional yang dinilai belum optimal. Mereka mempertanyakan kompetensi pimpinan lembaga tersebut dan mendesak adanya evaluasi menyeluruh guna memastikan program berjalan sesuai tujuan.


Tak hanya itu, mahasiswa juga menyinggung dugaan ketidaktepatan alokasi anggaran, termasuk isu pengadaan kendaraan operasional. Mereka meminta pemerintah membuka secara transparan penggunaan anggaran program MBG agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.


Setelah menyampaikan aspirasi dan mendengarkan tanggapan dari pimpinan dewan, massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (A-Red)