AyoMedan.com - MEDAN. Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Gerindra, Dame Duma Sari Hutagalung (foto), menyayangkan insiden keributan antara kepala lingkungan (Kepling) dan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (P2D) Penindakan Satpol PP Kota Medan, Albena Boang Manalu, S.STP, saat persiapan Apel Siaga Gabungan Pencegahan Bencana Alam di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (14/11) pagi.
Menurut Duma, insiden tersebut sangat memalukan, terlebih terjadi menjelang kegiatan resmi yang dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kota Medan.
"Sangat disayangkan, etika ASN tidak menjadi contoh yang baik. Seharusnya masing-masing pihak mampu menahan diri. Jika ada perselisihan, selesaikan secara baik-baik tanpa membuat kegaduhan, apalagi dalam kegiatan resmi. Ini sangat memalukan, terlebih persoalan tersebut telah diketahui wali kota dan viral di media sosial," tegas Duma, Sabtu (14/11) usai melaksanakan kegiatan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan.
Dewan asal Daerah Pemilihan (Dapil) I Medan itu mengingatkan agar perilaku aparatur pemerintah tidak sampai mencoreng citra Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan di mata masyarakat.
Duma juga mendesak Inspektorat Pemko Medan segera memanggil kedua belah pihak untuk dimintai klarifikasi. Jika terbukti terjadi pelanggaran disiplin, berikan teguran hingga sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu membangun komunikasi dan pendekatan yang baik dengan bawahan. Kekompakan serta keharmonisan internal pemerintahan menjadi hal penting dalam menjaga wibawa dan nama baik Kota Medan.
Duma menegaskan Rico Waas jangan ragu mengevaluasi bawahannya, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Penempatan pejabat harus mempertimbangkan integritas, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga kehormatan institusi, bukan semata-mata kedekatan personal.
"Menurut saya, Wali Kota perlu melakukan evaluasi mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Insiden ini sangat memalukan. Kepling merupakan bagian dari perangkat pemerintahan di bawah koordinasi lurah dan camat. Karena itu, perlu ditelusuri mengapa konflik seperti ini bisa terjadi di lingkungan Pemko Medan," ujarnya.
Dame Duma berharap peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemko Medan agar seluruh aparatur lebih mengedepankan etika, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
"Jangan persoalan internal dipertontonkan kepada masyarakat. ASN seharusnya menjadi tauladan, bukan malah sebaliknya," pungkas Duma. (A-Red)
