AyoMedan.com - MEDAN. Persoalan pengelolaan Perumahan Taman Malibu Indah (TMI), Jalan Malibu Alam Raya, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, kembali memanas. Kali ini, belasan pekerja bangunan yang hendak memperbaiki rumah milik salah seorang penghuni komplek diduga dihalangi masuk oleh petugas sekuriti di pintu gerbang utama.
Peristiwa yang terjadi Jumat (20/11) pagi itu menambah panjang polemik antara warga dan pihak pengelola. Sebelumnya, warga yang menolak kebijakan iuran sebesar Rp2.300 per meter persegi juga mengaku mengalami pembatasan akses masuk ke lingkungan perumahan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, belasan pekerja tersebut datang untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan salah satu rumah milik penghuni TMI. Namun, petugas securiti tidak mengizinkan mereka masuk dengan alasan belum memiliki izin.
Padahal, menurut pengakuan pekerja, mereka sudah dua hari keluar masuk komplek untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tanpa mengalami kendala.
"Kami bingung Bang, karena tidak diizinkan masuk. Padahal, hari sebelumnya tidak ada masalah. Pihak securiti juga sudah mengetahui bahwa kami pekerja dari luar kota yang diminta memperbaiki rumah salah seorang penghuni komplek," ujar seorang pekerja yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Pekerja lainnya mengatakan, setelah akses masuk ditolak, melalui pengurus Badan Pengelola Komplek Taman Malibu Indah yang diwakili oleh Pak Syarif meminta agar pekerja diperbolehkan masuk. Komunikasi antara pengurus BPKTMI dan petugas securiti sempat diwarnai perdebatan hingga akhirnya para pekerja diperbolehkan masuk.
"Kami menghubungi pengurus BPKTMI karena tidak diizinkan masuk dan terjadi perdebatan dengan securiti. Setelah itu, kami akhirnya diizinkan masuk. Kalau besok bagaimana lagi, kami juga tidak tahu apakah kembali mengalami hal serupa," ungkapnya.
Insiden tersebut sempat menjadi perhatian warga yang melintas di dalam komplek. Adu mulut antara pihak developer dan protes warga juga terlihat di lokasi kejadian.
Terpisah, Ketua Badan Pengelola Komplek Taman Malibu Indah (BPK TMI), Alfian yang diwakili Syarif menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, para pekerja yang tertahan merupakan tenaga kerja resmi yang telah dibayar oleh penghuni untuk melakukan perbaikan rumah.
Selain itu, lanjut Syarif bahwa di perumahan TMI ada pengurus resmi yakni BPKTMI dan sudah berkekuatan hukum.
"Mereka bukan pekerja yang tidak jelas. Sudah dua hari bekerja di rumah warga. Kalau mereka ditahan, tentu tidak bisa bekerja. Yang dirugikan adalah pemilik rumah karena pekerjanya tidak dapat menjalankan pekerjaan. Ini menyangkut hak penghuni sebagai pemilik rumah yang sah," tegas Syarif.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, persoalan akses masuk pekerja tersebut diduga berkaitan dengan penolakan sebagian warga terhadap kebijakan iuran yang diberlakukan CV Tunas Malibu Impian, anak perusahaan PT Taman Malibu Indah.
Warga mempersoalkan pungutan sebesar Rp2.300 per meter persegi per bulan yang dinilai tidak pernah diputuskan melalui musyawarah bersama penghuni komplek.
Selain itu, mereka mempertanyakan dasar pembentukan pengurus CV Tunas Malibu Impian serta transparansi penggunaan dana iuran tersebut.
Salah seorang warga, dr.Adrian, mengaku menolak keras kebijakan pungutan tersebut. Ia menilai pengutipan tanpa persetujuan dan dasar kesepakatan yang jelas berpotensi menjadi pungutan liar (pungli).
"Mereka mungkin mengklaim kebijakan tersebut didukung 80 persen penghuni komplek. Namun, faktanya, dari sekitar 400 rumah, hampir seluruh penghuni tidak menyetujui pungutan Rp2.300 per meter persegi per bulan," ujar Adrian.
Ia mendesak Pemerintah Kota Medan dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti persoalan tersebut, termasuk memeriksa dasar hukum pemberlakuan iuran dan kewenangan pihak pengelola dalam melakukan pengutipan kepada warga.
Adrian juga meminta pihak developer tidak menggunakan kewenangan pengelolaan komplek untuk membatasi hak-hak penghuni, terutama menyangkut akses masuk ke rumah milik mereka sendiri.
"Jalan masuk dan keluar komplek adalah fasilitas umum (Fasum). Sehingga tidak ada dasar developer melalui securiti menghalangi atau melarang orang lain masuk dan melintas di tempat itu untuk kepentingan penghuni kompleks," jelasnya.
Sementara itu, pihak CV Tunas Malibu Impian melalui Dr. Elvie Maria, M.M., CHRA, membantah pihaknya melakukan pelarangan terhadap belasan pekerja yang hendak memperbaiki rumah warga.
Ia menjelaskan, pemberitahuan kepada pihak developer mengenai aktivitas pekerjaan di lingkungan komplek merupakan hal yang wajar demi menjaga keamanan kawasan perumahan.
"Ini hanya untuk menjaga keamanan komplek, Bang. Sewajarnya pihak developer selaku pengelola resmi menerima pemberitahuan dari warga apabila ada aktivitas pekerjaan atau perbaikan rumah di lingkungan TMI," pungkasnya. (A-Tim)