AyoMedan.com - Medan, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Utara, Benny Harianto Sihotang SE, MM (foto), menduga Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja , tuli dan buta atas permasalahan yang dialami oleh masyarakat, khususnya di kota Medan.
"Ucapan tuli dan buta itu kita lontarkan karena beberapa Kepala BBPJN yang di tempatkan oleh pemerintah pusat di Sumut, termasuk lah bapak Stanley ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang di alami oleh masyarakat," kata Benny Sihotang kepada AyoMedan.com, Sabtu (24/05/2025) di Medan.
Menurut Benny, contoh permasalahan yang tak kunjung selesai dan terkesan di abaikan adalah, penertiban para pedagang yang berjualan di atas trotoar seputaran Mall RCW Jalan Gagak Hitam, Aliran Parit di Jalan Kapten Sumarsono yang terputus akibat sebuah Gereja Allah Baik Medan, yang menghalangi alirannya, padalah Gereja itu sudah tidak terpakai lagi dan yang terakhir kondisi jembatan penyeberangan atau flay over Pulo Brayan.
Seharusnya pedagang di atas trotoar ditertibkan, lanjut nya lagi, karena jalan itu dibawah pengawasan mereka. Termasuk Jalan masuk ke Gereja Allah Baik yang menghalangi aliran parit di Jalan Kapten Sumarsono harus di bongkar, agar aliran parit nya mengalir ke sungai Bederah. Dan yang terakhir, kondisi Flay Over Pulo Brayan harus di perbaiki.
"Kondisi Flay Over saat ini kurang nyaman di lalui oleh pengendara, akibat bagian jembatan mengalami kerusakan. Jangan sampai setelah jatuh korban, masalah ini baru direspon," ujar Benny Sihotang.
"Padahal Kepala BBPJN sudah kita panggil melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan di atas. Namun beliau tidak datang, sehingga tidak ada keputusan yang dapat di ambil," tambah nya.
Untuk itu, sambung mantan Ketua Komisi D DPRD Sumut ini, apabila Kepala BBPJN yang sekarang tidak mampu juga menyelesaikan keluhan masyarakat, lebih baik mendur dari jabatannya.
"Kalau mereka hanya mengejar jabatan ke Sumut ini, lebih baik kembali saja ke Jakarta. Buat apa jabatan mentereng yang di amanahkan oleh pemerintah pusat, hanya sebagai embel embel. Sementara kinerja mereka 'melempem', atau nol," tegasnya, sembari menyampaikan bahwa Komisi D DPRD Sumut kembali melakukan penjadwalan ulang RDP dengan pihak BBPJN.
Hingga berita ini di terbitkan, Kepala BBPJN Stanley tidak menjawab WhatsApp wartawan, padahal tanda masuk bercentrang dua. (A-Red)
