AyoMedan.com – Medan. Percepatan pembangunan di era Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, menuntut kinerja birokrasi yang gesit dan adaptif. Namun, tak semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sanggup mengikuti ritme kerja tersebut. Beberapa di antaranya memilih mundur.
Akademisi UIN Sumut, Dr. Fakhrur Rozi M.Ikom, menilai hal itu wajar dalam dinamika pemerintahan. “Pergantian pejabat merupakan hal biasa, apalagi di masa kepemimpinan baru. Namun karena pejabat yang mundur berasal dari era sebelumnya, publik cenderung mengaitkannya dengan isu politik,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
Menurutnya, ada dua alasan utama mundurnya pejabat eselon II di Pemprovsu. Pertama, ketidakmampuan mengikuti ritme kerja cepat Gubernur Bobby yang menuntut hasil nyata dan kolaboratif. Kedua, minimnya kemampuan adaptasi terhadap era digitalisasi birokrasi.
“Bobby termasuk pemimpin muda yang terbiasa kerja cepat dan tepat. Jadi yang tak bisa menyesuaikan, pasti tertinggal,” ucapnya.
Rozi menilai, mundurnya sejumlah pejabat justru menjadi momentum bagi Pemprovsu untuk menempatkan sosok yang mampu menerjemahkan visi-misi Gubernur secara konkret di lapangan.
"Gubsu butuh kepala OPD yang tak hanya duduk di balik meja, tapi mampu bergerak cepat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional,” katanya.
Sementara itu, Politisi Golkar Zulchairi Pahlawan, SH, menyebut fenomena ini sebagai bagian dari proses meritokrasi.
“Yang tak mampu beradaptasi dan berkolaborasi akan tergiling oleh sistem. Itu keniscayaan,” ujarnya.
Zulchairi meminta Gubernur tetap fokus pada agenda kerja dan visi membangun Sumut. “Bang Bobby harus tetap pada jalur visi misinya. Masyarakat Sumut butuh pemimpin visioner yang mampu mengubah tantangan jadi peluang,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan politik parlemen bagi kelancaran program pembangunan. “Tanpa dukungan politik, pembangunan sulit tercapai. Kolaborasi adalah kunci Sumut yang berkah dan berkemajuan,” pungkas Zulchairi. (A-Red)
