AyoMedan.com - Medan. Genap satu tahun kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Wakil Gubernur, H Surya pada 20 Februari 2026. Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto tahun lalu, duet ini dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumut.
Bobby yang dikenal sebagai gubernur termuda di Indonesia itu dinilai memiliki pengalaman memimpin daerah dalam situasi krisis. Saat menjabat Wali Kota Medan, ia memimpin di tengah pandemi Covid-19 dan mendorong kebangkitan UMKM melalui program “naik kelas” yang dirasakan pelaku usaha kecil dan menengah.
Memasuki masa kepemimpinannya di tingkat provinsi, Bobby kembali diuji dengan bencana banjir dan longsor pada November 2025.
Sejumlah sumber menyebut bencana tersebut sebagai yang terparah dalam lima tahun terakhir di Sumut. Tidak hanya turun langsung ke lokasi, Bobby juga menyiapkan langkah-langkah strategis untuk percepatan pemulihan.
1. Rekomendasi Penutupan Perusak Hutan
Bencana November 2025 diduga kuat dipicu kerusakan hutan dan lingkungan. Bobby merekomendasikan penutupan sejumlah perusahaan yang terindikasi merusak kawasan hutan, termasuk PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Pada 11 Desember 2025, pemerintah pusat resmi menutup operasional perusahaan bubur kertas tersebut. Langkah ini dinilai sebagai komitmen serius dalam penegakan tata kelola lingkungan di Sumut.
2. Pembangunan Hunian Sementara dan Tetap
Pascabencana
Pemprov Sumut bergerak cepat membangun hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
Sebanyak 1.000 unit huntap mulai dibangun untuk korban banjir dan longsor.
Sementara itu, per 5 Februari 2026, huntara sudah dapat ditempati warga dari Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Tapanuli Utara (Taput). Pusat huntara berada di Desa Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Tapsel.
Warga kini menempati huntara sembari menunggu penyelesaian pembangunan huntap oleh pemerintah.
3. Gelontorkan Rp430 Miliar untuk Pemulihan
Terobosan signifikan lainnya adalah pengalokasian anggaran Rp430 miliar untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Alokasi terbesar, sekitar Rp275 miliar, difokuskan pada sektor infrastruktur meliputi perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, serta rehabilitasi rumah warga.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk:
- Komunikasi dan informatika Rp1,68 miliar
- Pendidikan Rp36,8 miliar
Kesehatan Rp6,9 miliar
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah Rp110 miliar
"Kita lakukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pascabencana. Bidang pendidikan kita bagi dua, untuk infrastruktur dan SPP gratis di daerah bencana,” ucap Bobby dalam rapat koordinasi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Januari 2026 lalu.
4. Pendidikan Gratis bagi Korban Bencana
Di sektor pendidikan, Bobby menggratiskan uang sekolah bagi siswa SMA/SMK hingga SLB di wilayah terdampak banjir dan longsor untuk Tahun Ajaran 2026/2027. Program ini dianggarkan sebesar Rp22 miliar.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan anak-anak korban bencana tetap mendapatkan akses pendidikan tanpa terbebani biaya.
5. UHC 100 Persen dan PROBIS
Di tengah situasi bencana, Pemprov Sumut tetap menuntaskan program Universal Health Coverage (UHC) 100 persen. Melalui Program Berobat Gratis (PROBIS), masyarakat Sumut dapat memperoleh layanan kesehatan cukup dengan menunjukkan KTP.
Bobby menyebut, tidak boleh ada fasilitas kesehatan yang menolak pasien dengan alasan administrasi. “Pelayanan didahulukan, administrasi menyusul,” tegasnya.
Atas capaian tersebut, Pemprov Sumut meraih UHC Award kategori pratama dari pemerintah pusat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada 27 Januari 2026.
6. Fokus Pembangunan
Kepulauan Nias
Selain penanganan bencana dan sektor sosial, Bobby juga memberi perhatian khusus pada pembangunan Kepulauan Nias. Ia menyusun kebijakan tematik menuju “Nias Maju 2029”.
Tiga wilayah ditetapkan sebagai spesialisasi pembangunan:
- Gunungsitoli sebagai hub ekonomi dan logistik
- Nias Selatan sebagai destinasi wisata dan budaya
- Wilayah lainnya sebagai zona produksi
Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Sumut menyiapkan anggaran sekitar Rp305 miliar pada 2026, setelah sebelumnya mengucurkan Rp250 miliar. Dana tersebut diarahkan pada peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, konektivitas wilayah, serta penguatan ketahanan lokal.
Setahun kepemimpinan Bobby–Surya menunjukkan fokus pada respons cepat bencana, penguatan layanan dasar, serta pembangunan kawasan strategis. Tantangan ke depan masih besar, namun fondasi kebijakan telah diletakkan untuk mendorong Sumut lebih tangguh dan inklusif. (A-Red)
