AyoMedan.com - MEDAN. Anggota DPRD Kota Medan, Dame Duma Sari Hutagalung, menyoroti buruknya kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcitaru) Kota Medan dalam pelaksanaan program bedah rumah atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pembangunan 898 unit rumah yang menjadi target Pemerintah Kota Medan harus dikerjakan secara maksimal, berkualitas dan tidak asal jadi.
Duma meminta Kepala Dinas Perkimcitaru Kota Medan, Jhon Ester Lase, bertanggung jawab memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai standar teknis dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima bantuan.
“Pembangunan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni harus dikerjakan dengan baik, jangan amburadul dan asal jadi. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, sehingga kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas,” ucap Duma kepada wartawan melalui telepon WhatsApp, Rabu (11/11).
Politisi Fraksi Gerindra yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan ini menilai, Rico Waas harus mengevaluasi dan merotasi Jhon Ester Lase apabila program bedah rumah ini tidak berjalan dengan baik dan benar.
"Bedah rumah dikhususkan bagiwarga berpenghasilan rendah yang selama ini tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan," ungkapnya.
Menurutnya, target pembangunan sebanyak 898 unit rumah tidak boleh hanya dikejar dari sisi kuantitas. Dinas Perkimcitaru harus memastikan setiap rumah yang dibangun benar-benar memenuhi kelayakan, mulai dari struktur bangunan, kualitas material, hingga kenyamanan dan keamanan penghuni.
“Jangan sampai rumah yang dibangun dengan anggaran APBD kota Medan innjustru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat, karena pengerjaannya tidak maksimal,” ujarnya.
Dewan asal Dapil I ini juga meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu agar melakukan pengawasan ketat dan evaluasi kinerja Kadis Perkimcitaru Jhon Ester Lase.
"Evaluasi juga kinerja kontraktor maupun pihak pelaksana, apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi atau standar yang telah ditetapkan," tegasnya.
Ia menegaskan, program RTLH bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan program sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat kecil. Karena itu, setiap anggaran yang dialokasikan harus digunakan secara tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Dinas Perkimcitaru jangan bekerja hanya untuk mengejar target penyelesaian. Yang paling penting adalah hasilnya. Pastikan rumah warga dibangun dengan kualitas yang baik. Kalau ditemukan pengerjaan yang amburadul, harus segera diperbaiki dan jangan dibiarkan,” katanya.
Duma berharap Pemko Medan melalui Dinas Perkimcitaru dapat meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap program bedah rumah tersebut.
"Dengan demikian, target 898 unit rumah tidak layak huni dapat terealisasi secara optimal, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Medan," pungkasnya. (A-Red)
