AyoMedan.com - MEDAN. Pemko Medan mulai mematangkan persiapan menghadapi pemantauan Adipura 2026. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, menegaskan bahwa upaya pembenahan kebersihan dan pengelolaan lingkungan tidak boleh hanya berorientasi pada perolehan penghargaan, melainkan harus menjadi komitmen berkelanjutan seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Erfin saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Adipura 2026 di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Kamis (5/11/2026).
Erfin mengatakan, Adipura merupakan penghargaan prestisius sekaligus bentuk pengakuan terhadap kualitas pengelolaan lingkungan suatu kota. Karena itu, seluruh perangkat daerah, camat, lurah hingga masyarakat harus berperan aktif dalam mewujudkan Medan yang bersih, tertata dan nyaman.
"Ini tidak bisa hanya menjadi fokus Dinas Lingkungan Hidup saja. Semua unsur harus terlibat, termasuk penataan permukiman. Camat, lurah, dan lingkungan menjadi garda terdepan untuk melakukan penataan," tegas Erfin.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Melvi Marlabayana, sejumlah pimpinan perangkat daerah dan camat, serta perwakilan sekolah, bank sampah dan pegiat lingkungan hidup.
Erfin meminta seluruh jajaran memaksimalkan pembenahan, terutama pada aspek pengelolaan kebersihan yang memiliki bobot penilaian terbesar, yakni 50 persen.
Sementara aspek anggaran dan kebijakan memiliki bobot 20 persen, serta sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas sebesar 30 persen.
Ia optimistis Kota Medan mampu meraih nilai di atas 75 apabila seluruh unsur menjalankan pembenahan secara serius dan terkoordinasi.
Sejumlah langkah prioritas yang harus dilakukan antara lain memastikan tidak ada lagi tempat pembuangan sampah (TPS) liar, memangkas rumput yang tinggi, membersihkan saluran drainase serta menata kawasan permukiman agar lebih bersih dan tertib.
Erfin juga menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) untuk memastikan ruas jalan bersih dari karung serta sisa material pekerjaan infrastruktur.
Pembenahan turut difokuskan pada kawasan pembangunan perkantoran, lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Pirngadi dan kompleks Kantor Wali Kota Medan, termasuk area parkir.
Selain itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan diminta mengoordinasikan sekaligus memantau kesiapan seluruh lokasi yang menjadi titik penilaian.
Erfin menekankan, menjaga kebersihan kota tidak boleh hanya dilakukan menjelang pemantauan Adipura.
"Budaya menjaga lingkungan harus dibangun secara konsisten agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Melvi Marlabayana, menyampaikan bahwa pemantauan Adipura 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9–13 November 2026. Penilaian akan mencakup 13 klaster dengan total 49 titik pantau.
Melvi menjelaskan, setiap titik pantau harus dipastikan memenuhi indikator kebersihan dan pengelolaan sampah secara optimal. Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian adalah keberadaan TPS ilegal, khususnya di kawasan pinggiran sungai.
Sejumlah kecamatan, lanjutnya, telah mulai melakukan penutupan TPS ilegal tersebut. DLH berharap seluruh TPS ilegal dapat ditangani sebelum tim pemantau melakukan penilaian.
Melvi juga mengungkapkan, pada 2025 Kota Medan tidak mengikuti penilaian Adipura karena dikecualikan akibat bencana banjir.
"Dengan persiapan yang matang dan keterlibatan seluruh unsur.
Pemko Medan berharap upaya pembenahan lingkungan dapat berjalan optimal, sekaligus memperkuat komitmen mewujudkan kota yang bersih, sehat dan berkelanjutan," pungkasnya. (A-Red)
