Notification

×

Iklan


Iklan



Komisi II DPRD Medan Tegaskan Hak Pekerja Harus Dipenuhi, PT Srikandi Diminta Beri Kompensasi Layak

Selasa, 17 November 2026 Last Updated 2026-11-17T14:10:58Z


AyoMedan.com – MEDAN. Komisi II DPRD Kota Medan menegaskan agar hak-hak pekerja yang mengalami perselisihan hubungan industrial harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan juga diminta mengedepankan rasa kemanusiaan dan tidak mengabaikan hak pekerja yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait perselisihan hubungan industrial antara pekerja bernama Aldi Sandy Pratama dengan PT Srikandi Inti Lestari dan PT Musim Mas, di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (16/11/2026).

RDP dipimpin Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman L.C., serta dihadiri perwakilan PT Musim Mas, PT Srikandi Inti Lestari, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan dan pekerja yang bersangkutan.

Dalam RDP tersebut, Aldi Sandy Pratama menyampaikan keberatannya setelah dirinya dikembalikan dari PT Musim Mas kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, PT Srikandi Inti Lestari. Ia mengaku dituding membuat keributan dan mengancam atasannya, namun membantah tuduhan tersebut.

Aldi mengakui pernah melakukan kesalahan, tetapi menurutnya persoalan berawal dari beban pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan kemampuan dan kondisi kesehatannya. Ia mengaku harus menjaga dua mesin injeksi sekaligus tanpa adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.

“Saya sudah bilang tidak bisa menjaga dua mesin sekaligus. Bagaimana caranya satu orang menjaga dua mesin injeksi?. Saya juga sudah menyampaikan kondisi kesehatan saya kepada HRD, tetapi tidak mendapat tanggapan,” ungkap Aldi.

Ia mengaku memiliki riwayat penyakit asma, gangguan lambung dan vertigo yang didukung rekam medis. Bahkan, tangannya pernah terkena uap panas saat bekerja hingga mengalami gangguan untuk mengepalkan tangan.

“Kami dibuat kerja rodi, dianggap seperti robot. Tangan kanan saya kena uap panas sehingga tidak bisa dikepal. Saya hanya meminta hak-hak saya sebagai pekerja,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan PT Musim Mas, Syafaruddin dan Ronda, menjelaskan bahwa hubungan kerja sama antara PT Musim Mas dengan PT Srikandi Inti Lestari didasarkan pada perjanjian business to business (B2B).

Mereka menerangkan, pekerjaan Aldi meliputi pengawasan mesin pembuat jerigen serta penyortiran jerigen yang mengalami kebocoran atau cacat produksi. Pekerjaan tersebut dilakukan secara bergantian.

Pihak Musim Mas juga mengaku menerima laporan adanya perkataan yang dinilai kurang pantas dari Aldi kepada atasannya.

“Kita tidak melakukan PHK terhadap beliau, tetapi mengembalikannya kepada user, yakni PT Srikandi. Karena hubungan kerja Aldi berada di PT Srikandi, maka perusahaan tersebut yang berwenang menindaklanjutinya,” jelas perwakilan PT Musim Mas.

Mewakili PT Srikandi Inti Lestari, Lemita V, membenarkan bahwa Aldi merupakan karyawan perusahaan tersebut dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 

Menurutnya, Aldi telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, menerima upah sekitar Rp4 juta lebih, serta ditempatkan di PT Musim Mas, Kawasan Industri Medan (KIM) II, Kabupaten Deli Serdang.

Ia mengatakan, perusahaan menilai Aldi perlu mendapatkan pembinaan karena cara berkomunikasinya dengan pimpinan dianggap kurang sopan. Atas dasar itu, pihaknya memanggil Aldi untuk melakukan perundingan bipartit.

Dalam perundingan tersebut, Aldi meminta kompensasi sebesar tiga bulan upah. Pihak Srikandi awalnya menawarkan kompensasi satu bulan upah ditambah pembayaran sisa kontrak. Perusahaan juga sempat menawarkan penempatan kerja di perusahaan lain dengan upah yang sama, tetapi tawaran tersebut ditolak Aldi karena mengaku sudah mengalami trauma.

Lemita menjelaskan, pihaknya kemudian bersedia memberikan kompensasi sebesar tiga bulan upah. Namun, kesepakatan belum tercapai karena Aldi juga meminta pembayaran sisa masa kontraknya.

Menanggapi penjelasan kedua perusahaan, anggota Komisi II DPRD Medan, Janses Simbolon, menilai persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan mengedepankan penyelesaian yang adil. Ia meminta PT Srikandi tidak terlalu kaku dalam menyikapi tuntutan pekerja, terlebih Aldi telah bekerja selama kurang lebih tiga tahun.

“PT Srikandi harus ada tarik ulur juga. Nama PT Srikandi sudah besar. Bukan miskin kalian kalau memberikan sedikit kepada Aldi,” tegas Janses.

Menurut Politisi Partai Hanura tersebut, perusahaan perlu mempertimbangkan kondisi pekerja dan mencari jalan tengah agar persoalan tersebut tidak semakin panjang.

Senada dengan itu, anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah, meminta perusahaan memberikan kompensasi secara layak kepada Aldi. Ia berharap penyelesaian yang diambil tidak merugikan pekerja.

“Kalau bisa diberikanlah uang kompensasinya. Kalau bisa lebih, Alhamdulillah, tetapi jangan sampai kurang,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung, menekankan pentingnya mengedepankan nilai kemanusiaan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tersebut.
Ia berharap RDP tidak berakhir dengan saling menyalahkan, melainkan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.

“Intinya, manusia-kanlah manusia. Kita sudah mendengarkan pernyataan dari PT Musim Mas, PT Srikandi Inti Lestari dan pekerjanya. Damai-damai sajalah. Sudah ada Disnaker, jangan sampai persoalan ini tidak ada ujungnya,” tegas Modesta.

Modesta juga meminta PT Srikandi mempertimbangkan pemberian kompensasi yang lebih baik kepada Aldi sebagai bentuk penghargaan atas masa kerjanya.

“Berikanlah sedikit keuntungan perusahaan untuk dia. Aldi ini juga tidak mau lagi bekerja di perusahaan Musim Mas karena sudah mengalami trauma. Menurut saya, manusia-kanlah manusia. Apalagi sudah tiga tahun dia bekerja di sana,” ujarnya.

Politisi Fraksi Golkar ini turut mempertanyakan mengapa persoalan tersebut belum dapat diselesaikan melalui Disnaker Medan hingga akhirnya harus dibawa ke Komisi II DPRD Medan.

“Kalau Disnaker Medan bisa menyelesaikannya, tidak mungkin masalah ini sampai ke Komisi II. Jadi, mari kita cari jalan damai,” pungkasnya.

Melalui RDP tersebut, Komisi II DPRD Medan menegaskan agar PT Musim Mas dan PT Srikandi Inti Lestari tidak saling melempar tanggung jawab atas persoalan yang dialami pekerja. Kedua perusahaan diminta duduk bersama dengan Disnaker Medan untuk mencari solusi yang adil, termasuk memperjelas pemenuhan hak dan kompensasi Aldi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi II berharap penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama dengan tetap mengutamakan hak pekerja, sehingga perselisihan hubungan industrial tersebut dapat diselesaikan secara bermartabat tanpa harus berlarut-larut ke jalur hukum. (A-Red)