AyoMedan.com - MEDAN. Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, S.H., menegaskan bahwa setiap bangunan yang didirikan tanpa memenuhi ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus ditindak sesuai peraturan yang berlaku. Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran perizinan bangunan karena aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Penegasan tersebut disampaikan Paul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kota Medan bersama sejumlah perangkat daerah dan pemilik bangunan, Selasa (17/11/2026).
RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Dr. Muhammad Afri Rizki Lubis, S.M., M.I.P., bersama Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak, S.H., serta dihadiri anggota Komisi IV lainnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV membahas hasil temuan di lapangan terkait dugaan sejumlah bangunan yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Adapun bangunan yang menjadi perhatian di antaranya, ruko di Jalan Gaharu, samping Gang Amat Baru, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur; bangunan Villa Alexander House di Jalan Amal, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur; serta bangunan kafe di Jalan Selamat Ketaren, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung.
Paul menegaskan, persoalan perizinan bangunan tidak boleh dianggap sepele. Setiap pemilik bangunan wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk mengurus PBG sebelum melaksanakan pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Pengawasan terhadap bangunan di Kota Medan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Perangkat daerah terkait juga diminta tidak hanya melakukan pendataan dan pemeriksaan, tetapi harus mengambil langkah konkret apabila ditemukan pelanggaran," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari dinas teknis, instansi perizinan hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), agar penanganan dugaan pelanggaran tidak berjalan sendiri-sendiri.
Komisi IV, lanjut Paul, ingin memastikan seluruh bangunan di Kota Medan berdiri sesuai aturan, baik dari aspek administrasi perizinan maupun ketentuan teknis bangunan. Dengan demikian, tidak ada pemilik bangunan yang merasa dapat mengabaikan aturan tanpa konsekuensi.
Melalui RDP tersebut, Komisi IV berharap perangkat daerah segera melakukan pemeriksaan dan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status perizinan bangunan yang menjadi objek pembahasan.
"Apabila terbukti melanggar, tindakan harus dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku," tegas politisi Fraksi PDIP ini.
Turut hadir dalam RDP tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Satpol PP Kota Medan, camat dan lurah dari lokasi bangunan, serta para pemilik bangunan.
"Komisi IV akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, khususnya terkait penataan dan pengendalian bangunan gedung, demi mewujudkan ketertiban pembangunan di Kota Medan," pungkas Paul. (A-Red)