AyoMedan.com - MEDAN. Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Medan, Irwan Manalu, mengecam dugaan upaya intimidasi terhadap pers menyusul pengakuan keluarga Jusuf Aritonang yang diminta meminta maaf dan menghapus pemberitaan terkait dugaan jual beli kios di Pasar Petisah, Medan.
Irwan menegaskan, keberatan terhadap pemberitaan tidak boleh diselesaikan dengan menekan narasumber ataupun mengintervensi kerja jurnalistik. Pihak yang merasa dirugikan seharusnya menggunakan mekanisme hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
"Jangan intimidasi pers!. Wartawan bekerja berdasarkan informasi yang disampaikan narasumber, kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak terkait sebelum berita dipublikasikan. Kalau ada pihak yang keberatan atau merasa pemberitaan tidak benar, silakan gunakan hak jawab atau sampaikan klarifikasi. Bukan justru meminta pedagang menghapus berita," tegas Irwan.
Pernyataan tersebut disampaikan Irwan menanggapi pengakuan Ayu Simaremare, perwakilan keluarga Jusuf Aritonang, yang dipanggil ke kantor PUD Pasar Medan, Kamis (20/11/2026), oleh seseorang bermarga Simarmata yang mengaku sebagai pegawai perusahaan tersebut.
Dalam pertemuan itu, Ayu mengaku diminta meminta maaf sekaligus menghapus pemberitaan mengenai dugaan transaksi kios yang menyeret dua oknum pegawai PUD Pasar Medan berinisial MD dan JHR.
Namun, permintaan tersebut ditolak Ayu. Ia menegaskan, persoalan yang diberitakan merupakan pengalaman nyata keluarganya, termasuk penyerahan uang sebesar Rp13.700.000 pada 16 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan kuitansi.
"Tadi pagi saya disuruh datang menemui pegawai PUD Pasar. Saya diminta meminta maaf dan menghapus berita-berita terkait jual beli kios. Tetapi saya menolak karena memang benar kami ditawari kios oleh oknum pegawai bernama Makmur Dalimunte dan Zein Husni Rangkuti. Kami juga benar telah menyerahkan uang Rp13.700.000 pada 16 Oktober 2026 sebagai tanda jadi, dan kuitansinya masih ada pada saya. Jadi, apa yang harus saya minta maafkan?" ungkap Ayu.
Ia mengaku meminta bantuan wartawan untuk mengonfirmasi persoalan tersebut karena merasa dipermainkan setelah kios yang dijanjikan tidak kunjung diberikan.
Ayu juga menyebut hingga kini keluarganya belum menerima dokumen resmi dari PUD Pasar Medan yang menjamin penyerahan kios, meskipun sebelumnya dijanjikan dapat digunakan pada awal Desember 2026.
Menurut Ayu, dalam pertemuan tersebut pegawai bermarga Simarmata juga sempat menyampaikan agar wartawan yang memberitakan persoalan itu diminta mengurus kios untuk keluarganya.
Pernyataan tersebut dinilai tidak relevan karena wartawan tidak memiliki kepentingan dalam transaksi maupun proses pemberian kios. Peran pers adalah menyampaikan informasi kepada publik berdasarkan fakta dan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Irwan kembali mengingatkan bahwa pers memiliki fungsi kontrol sosial yang harus dihormati semua pihak.
"Pers tidak boleh diintervensi oleh siapa pun. Jika ada kekeliruan dalam pemberitaan, tersedia mekanisme yang jelas untuk menyelesaikannya. Jangan sampai persoalan yang seharusnya dijelaskan secara terbuka justru berkembang menjadi tekanan terhadap narasumber dan wartawan," ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Medan dan manajemen PUD Pasar menindaklanjuti persoalan tersebut secara transparan, termasuk memberikan penjelasan mengenai dugaan transaksi kios dan sikap oknum pegawai yang disebut meminta penghapusan berita.
Pj Sekda Janji Periksa Oknum PUD Pasar
Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, memastikan akan memanggil pihak terkait dan meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan internal terhadap oknum pegawai PUD Pasar Medan yang diduga melakukan transaksi kios dengan meminta pembayaran langsung kepada pedagang.
Erfin menegaskan, apabila uang transaksi benar disetorkan kepada pegawai secara pribadi, bukan melalui rekening resmi perusahaan, tindakan tersebut berpotensi merugikan PUD Pasar Medan sebagai perusahaan milik Pemerintah Kota Medan.
Erfin juga menyatakan akan memanggil Direktur Utama PUD Pasar Medan, Anggia Ramadhan, untuk meminta penjelasan mengenai dugaan keterlibatan bawahannya berinisial MD dan JHR.
"Kita pastikan akan dipanggil dan meminta dilakukan pengecekan serta pemeriksaan internal," kata Erfin kepada awak media, Rabu (18/11/2026).
Ia turut mengimbau pedagang lain yang merasa mengalami kejadian serupa agar segera melapor kepada Pemko Medan untuk ditindaklanjuti.
Sementara itu, Direktur Utama PUD Pasar Medan, Anggia Ramadhan, sebelumnya menegaskan tidak ada mekanisme jual beli kios melalui rekening pribadi pegawai.
Menurut Anggia, pemberian kios harus melalui permohonan kepada direksi dan diproses secara administratif.
"Calon pemilik kios selanjutnya menerima surat permintaan pembayaran yang wajib disetorkan ke kas perusahaan melalui rekening resmi," tuturnya.
Persoalan ini kini menjadi sorotan, tidak hanya terkait dugaan transaksi kios di Pasar Petisah, tetapi juga dugaan permintaan penghapusan pemberitaan yang disampaikan kepada pihak keluarga pelapor. (A-Red)