AyoMedan.com - MEDAN. Mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edi Rahmayadi, menyampaikan pernyataan tegas terkait dugaan penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Edi menilai, tindakan tersebut merupakan perbuatan yang sangat buruk dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.
Edi mengaku sangat menyayangkan jika seorang perwira tinggi berpangkat jenderal diduga melakukan tindakan yang bertentangan dengan logika, etika, dan kepatutan.
“Tidak masuk akal, apa pun alasannya. Itu sangat buruk. Saya sangat menyesalkan, seorang perwira, seorang jenderal, kok berbuat seperti itu. Ini yang saya sayangkan,” tegas Edi Rahmayadi kepada wartawan di Medan, Jum'at (6/11).
Menurutnya, tindakan penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius yang harus dilihat dari berbagai aspek, terutama kebenaran, etika, dan dampaknya terhadap stabilitas politik.
“Logika itu benar atau salah, etika itu baik atau tidak baik. Kalau tidak baik, berarti sudah melanggar etika. Tindakan seperti itu bisa membuat politik menjadi kacau,” ujarnya.
Edi juga menegaskan, dirinya tidak mempermasalahkan kepada siapa pernyataan tersebut disampaikan. Baginya, tindakan yang dinilai buruk harus dikritisi secara terbuka agar tidak menjadi preseden yang merusak tatanan pemerintahan.
“Kalau sudah tahu itu buruk, kenapa harus dilakukan? Saya tidak peduli mau menyampaikan kepada siapa. Perbuatan seperti itu sangat tidak baik,” katanya.
Lebih lanjut, Edi menyoroti pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindakan penyadapan tersebut. Ia menilai, dugaan tindakan itu perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih besar.
“Perlu digarisbawahi, orang-orang yang ikut di dalam situ sangat buruk nafsunya, yang tidak bisa ditahan. Tindakan penyadapan pasti akan melakukan kegiatan makar,” ungkapnya.
Pernyataan tegas Edi Rahmayadi tersebut mencerminkan keprihatinannya terhadap tindakan yang dinilai tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas politik dan ketatanegaraan.
"Saya juga Purnawirawan Jendral, tapi gak ada kepikiran berbuat buruk seperti ini kepada pimpinan, apalagi terhadap Presiden," pungkasnya. (A-Red)
