Notification

×

Iklan


Iklan


Fraksi PDIP Harapkan Data Penerimaan PPJ Bapenda Kota Medan dan PT PLN Harus Sinkron

Senin, 04 Desember 2023 Last Updated 2023-12-04T14:25:30Z



AyoMedan.com - Medan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan berharap data penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan dengan PT PLN Cabang Medan harus sinkron.


"Pasalnya, selama ini data penerimaan PPJ dari kedua badan itu berbeda," kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Edward Hutabarat dalam pendapat akhir fraksi pada rapat paripurna pembahasan Ranperda Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah di ruang paripurna DPRD Medan, Senin (04/12/2023).


Menurut Edward, PPJ adalah satu satu pajak yang memiliki porsi besar dalam rasio PAD Kota Medan. Namun sampai saat ini masih sering terjadi data PPJ yang ada di Bapenda sebagai badan yang menghitung nilai pajak tidak sinkron dengan data yang dimiliki pihak PT PLN Cabang Medan.


"Sehingga potensi kebocoran nilai pajak dari sektor PPJ sangat mungkin terjadi," ujarnya.


Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan berharap Kepala UP3 PLN untuk melakukan sinkronisasi data PPJ secara langsung dari Pusat Data PLN Pusat di Jakarta dengan Bapenda Kota Medan agar dilaksanakan secara baik dan benar, sehingga PPJ yang dibebankan kepada warga Kota Medan seluruhnya disetorkan ke kas daerah.


Fraksi PDIP juga mengusulkan pemberian insentif fiskal serta tarif khusus pajak daerah dan retribusi daerah bagi pelaku UMKM Kota Medan, agar benar-benar dilaksanakan.


"Sehingga keberlangsungan dan persaingan usaha UMKM dapat dijamin dengan adanya Perda baru ini," harapnya.


Bapenda Kota Medan, lanjut Edward, juga diharapkan untuk terus melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak dan wajib retibusi guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar dan melunat pajak dan retribusinya.


"Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan meminta agar segera diterbitkan Perwal sebagai turunan dari Perda ini, sehingga Bapenda Kota Medan dapat segera melakukan sosialisasi dan penerapan Perda ini pada Januari 2024 sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemeirntah Pusat dan Pemerintah Daerah," tuturnya.


Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada seluruh panitia khusus yang telah bekerja secara maksimal dengan waktu yang sangat terbatas dapat melakukan pembahasan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini tepat waktu. (A-Red)