Notification

×

Iklan


Iklan


Dame Duma: Nomor NIK Terkoneksi Dengan Pelayanan BPJS Kesehatan

Sabtu, 20 April 2024 Last Updated 2024-04-20T11:57:41Z



Ayomedan.com - Medan,
Anggota DPRD Kota Medan, Dame Duma Sari Hutagalung (foto), mengharapkan agar pelayanan kesehatan di Kota Medan saat ini harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Hal ini diungkapkannya pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) No.4 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Beringin II Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu (20/04/2024).


Dihadapan tokoh masyarakat, pengurus PAC Gerindra Medan Helvetia dan ratusan undangan, Politisi asal Partai Gerindra Medan ini mengingatkan, terbentuknya Perda No.4 Tentang Sistem Kesehatan ini menjadi bukti akan pentingnya BPJS Kesehatan mandiri ataupun program JKMB yang diluncurkan oleh Pemko Medan, untuk menjamin pelayanan kesehatan warga kota Medan.


"Pemko Medan bertanggung jawab atas kesehatan masyarakatnya, terkhusus dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Program berobat gratis dengan menggunakan KTP yang diluncurkan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution, terbukti menjadi solusi terbaik saat ini," ucapnya.




Dame Duma menekankan, apabila ada masyarakat di Dapil I yang meliputi (Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Petisah dan Medan Baru) yang sakit dan belum tertangung oleh BPJS Kesehatan, agar datang ke rumah aspirasi 'BEDA' (Benny-Duma) di Jalan Beringin II Medan Helvetia.


"Masyarakat silahkan datang datang untuk dibantu pembuatan berkas yang diperlukan, sebagai syarat mendapatkan pelayanan kesehatan atau pengurusan administrasi penduduk, baik itu KK dan KTP dari pemerintah," ujarnya.


Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Medan ini kembali mengingatkan, agar masyarakat wajib  memiliki kartu BPJS Kesehatan. Sehingga, ketika berobat ke klinik, puskesmas ataupun rumah sakit lebih mudah prosesnya.


"Saya pastikan, apabila masyarakat telah memiliki kartu BPJS kesehatan, biaya perawatan selama dirumah sakit akan dibayar oleh pemerintah Kota Medan," tuturnya.


Untuk itu, sambung dewan yang duduk di Komisi IV ini, kunci utama agar masyarakat mendapatkan hak pelayanan dalam bentuk apapun dari pemerintah, wajib memiliki data adminduk yang lengkap dan sesuai dengan domisili saat ini.


"Saat ini, data adminduk berkaitan langsung dengan semua bantuan dari pemerintah, baik itu KIP, PKH maupun bantuan sosial lainnya. Makanya saya berharap, kedepannya masalah pelayanan kesehatan Medan Helvetia dapat diatasi," pungkasnya.


Amatan dilapangan, usai menyampaikan paparannya, Dame Duma tak lupa memberikan seminar kit, kue dan nasi kotak kepada ratusan masyarakat yang hadir.(A-1Red)