AyoMedan.com - Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) resmi mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan kondisi fiskal daerah dengan dinamika nasional maupun regional, sekaligus menjawab kebutuhan mendesak di sektor pelayanan publik, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan UMKM.
Dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2025, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa kebijakan Pemprovsu ini merupakan bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi APBD 2024, potensi pendapatan, serta kondisi fiskal terkini," katanya.
Target Pendapatan Turun Rp699,17 Miliar
Pendapatan daerah 2025 diproyeksikan turun dari Rp13,24 triliun menjadi Rp12,54 triliun, atau berkurang Rp699,17 miliar (5,28%).
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp6,41 triliun, turun 11,48% dari target awal Rp7,24 triliun.
- Pendapatan Transfer: Rp5,76 triliun, turun 2,72% dari target awal Rp5,93 triliun.
- Pendapatan Lain-lain yang Sah: justru naik signifikan menjadi Rp360,85 miliar dari sebelumnya Rp66,3 miliar, terutama dari pengembalian sisa dana hibah Pilkada 2024.
Belanja Daerah Turun Rp791,6 Miliar
Belanja daerah juga mengalami penyesuaian, dari Rp13,29 triliun menjadi Rp12,5 triliun atau turun 5,96%.
- Belanja Operasi: Rp7,09 triliun, turun 3,09%.
- Belanja Modal: Rp1,1 triliun, turun tajam dari Rp2,29 triliun (29,14%).
- Belanja Transfer: naik menjadi Rp3,68 triliun, atau meningkat 3,62%.
"Efisiensi dilakukan melalui penjadwalan ulang program, pengukuran ulang sasaran, serta inventarisasi kegiatan yang dapat ditunda. Meski begitu, Pemprov menegaskan bahwa prioritas pelayanan publik tetap menjadi fokus utama," ujar Bobby.
Pembiayaan Lebih Konservatif
Dari sisi pembiayaan, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) juga menurun tajam. Penerimaan pembiayaan dalam perubahan APBD hanya Rp10,99 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan Rp103,45 miliar pada APBD induk (turun 89,37%).
Selain itu, lanjut Bobby Nasution, Pemprov menyiapkan alokasi khusus untuk penanganan bencana alam, antisipasi gejolak sosial ekonomi, serta kebutuhan mendesak lainnya.
Harapan Sinergi dengan DPRD Sumut
Dalam penutupan penyampaian Ranperda, Pemprov Sumut berharap DPRD dapat mendukung pembahasan perubahan APBD 2025 secara konstruktif dan berpihak pada rakyat.
“Kami menyadari rancangan ini masih perlu penyempurnaan melalui pembahasan bersama DPRD. Karena itu, kami sangat berharap dukungan, kerja sama, serta masukan konstruktif dari dewan yang terhormat,” sebut Bobby.
Dengan penyesuaian ini, Pemprov Sumut menargetkan pelaksanaan program pembangunan daerah semakin efektif, ekonomi lokal makin kuat, serta kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. (A-Red)
