AyoMedan.com - Medan, Anggota DPRD Medan, Dame Duma Sari Hutagalung (foto), kembali melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) sesi kedua bersama warga Jalan Perkutut, Kelurahan Helvetia Tengah, Sabtu (13/09/2025) pukul 14.00 WIB.
Dalam kegiatan ini, ia menekankan pentingnya tertib administrasi kependudukan (Adminduk) agar masyarakat bisa maksimal memanfaatkan layanan kesehatan, termasuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Universal Health Coverage (UHC).
Lurah Helvetia Tengah, Nikma Marbun (foto) menegaskan, bahwa kesehatan merupakan kebutuhan mendasar. “Kalau kita sehat, semua bisa dilakukan. Karena itu, mari ikuti sosialisasi ini agar paham prosedur pelayanan kesehatan, baik di Puskesmas maupun rumah sakit,” ajaknya.
Menurut Nikma, petugas Disdukcapil ditempatkan di kantor lurah untuk mempermudah masyarakat dalam perekaman dan perbaikan dokumen kependudukan.
Kepala Lingkungan 1, Doni, turut menyampaikan keresahan warganya terkait keterlambatan pembayaran iuran BPJS maupun yang belum memiliki BPJS.
"Saya selalu mendapat pertanyaan seperti ini dari masyarakat Bu," katanya.
Menanggapi hal ini, Dame Duma menjelaskan bahwa masyarakat Medan sudah dapat memanfaatkan program UHC hanya dengan KTP.
Bahkan, mulai 1 Oktober 2025 nanti, program ini akan diperluas untuk seluruh wilayah Sumatera Utara.
“Namun syarat utamanya adalah tertib administrasi. Kalau ada anak atau anggota keluarga yang belum masuk Kartu Keluarga, otomatis tidak bisa menggunakan UHC. Jadi bapak ibu harus segera mengurus Adminduk di kelurahan atau ke kantor Disdukcapil. Prosesnya mudah dan gratis,” tegasnya.
Dame Duma juga mengingatkan warga untuk mempertimbangkan kelas kepesertaan BPJS sejak dini.
"Kalau ingin naik kelas, lebih baik dilakukan saat sehat. Kalau menunggu sakit baru pindah kelas, biayanya jauh lebih besar,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, perwakilan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial juga hadir memberikan pemahaman teknis terkait prosedur pelayanan kesehatan.
Dengan tertib administrasi, Dame Duma berharap warga tidak lagi terkendala saat mengakses layanan kesehatan maupun dalam kepentingan hukum lainnya. "Termasuk pengurusan sekolah dan ahli waris," tutupnya.
Dalam sosialisasi sesi kedua ini, Dame Duma kembali memberikan seminar kit kepada ratusan undangan yang hadir. (A-Red)
