AyoMedan.com – Medan. Komisi IV DPRD Kota Medan melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (27/10/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak, SH, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Muhammad Afri Rizki Lubis, SM, MIP, ini bertujuan menilai capaian kinerja serta realisasi pendapatan dan belanja dari APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi juga difokuskan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target dan tepat sasaran.
Dalam pembahasan itu, Komisi IV turut menyoroti persoalan banjir yang masih menjadi keluhan utama masyarakat Kota Medan. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya pada 20 Oktober 2025 lalu, Komisi IV menindaklanjuti isu Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BOBP) proyek normalisasi Sungai Bedera.
Menurut Balai Wilayah Sungai Sumatera II, tiga sungai di Medan — Sungai Deli, Sungai Bedera, dan Sungai Selayang — akan dilakukan pembebasan lahan sebagai bagian dari program normalisasi. Namun, proses tersebut memerlukan koordinasi lintas daerah, karena sebagian wilayah Sungai Bedera berada di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
Pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan menjelaskan bahwa penetapan lokasi dan pembebasan tanah untuk normalisasi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan.
Komisi IV DPRD Kota Medan menegaskan akan terus mendorong sinergi dengan OPD dan stakeholder terkait untuk mencari solusi konkret dalam mengatasi banjir, terutama menjelang musim hujan dengan curah hujan sedang hingga tinggi.
RDP turut dihadiri perwakilan dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Camat Medan Marelan. (A-Red)
