AyoMedan.com – Medan.
Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut, Benny Harianto Sihotang, menyoroti lambannya penanganan Sungai Bederah yang kerap menyebabkan banjir di wilayah perbatasan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
Benny mengungkapkan bahwa Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) sebenarnya telah menganggarkan penanganan Sungai Bederah untuk tahun 2026.
Namun, realisasi pekerjaan masih bergantung pada kesiapan Pemerintah Kota Medan, khususnya terkait pembebasan lahan dan relokasi warga di sepanjang bantaran sungai.
“PUPR pusat sudah menganggarkan, tapi kembali lagi ke Pemko Medan, sejauh mana kesiapan anggaran dan pembebasan lahan. Di sisi Deli Serdang, lahan milik pemerintah sudah dibebaskan, sehingga bisa dikerjakan. Tapi yang masuk wilayah Kota Medan sampai sekarang belum tersentuh karena tidak ada penganggaran,” kata Benny kepada AyoMedan.com di Medan, Sabtu (20/12/2025).
Ia mengingatkan bahwa saat dirinya menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Sumut, secara aktif mendorong Balai Wilayah Sungai untuk melakukan pengerjaan di Sungai Bederah, khususnya di sekitar kawasan Asrama. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil, meski pengerjaan masih terbatas.
“Puji Tuhan waktu itu dikerjakan, tapi hanya pendek. Tidak bisa diperpanjang karena tidak ada pembebasan lahan. Akibatnya, musibah banjir besar seperti kemarin tetap akan terjadi,” ujarnya.
Menurut Benny, pihak PUPR telah menyatakan kesiapan untuk melanjutkan normalisasi sungai secara menyeluruh, asalkan Pemko Medan menuntaskan persoalan lahan.
Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, Pemko Medan belum mengalokasikan anggaran untuk tahun 2026, sehingga anggaran pusat berpotensi tidak dapat digunakan.
Meski demikian, Benny menyebutkan bahwa beberapa sungai lain di Medan tetap didorong untuk dilakukan normalisasi secara terbatas, seperti Sungai Sikambing yang saat ini sudah mulai dikerjakan. Untuk Sungai Bedah sendiri, normalisasi dilakukan dengan keterbatasan alat berat dan tanpa pelebaran sungai karena kendala lahan.
“Kalau tidak ada warga yang terganggu, pasti bisa dikerjakan. Tapi kalau mau maksimal, Pemko Medan harus kejar pembebasan lahan dan berkoordinasi dengan PUPR maupun Balai Besar Wilayah Sungai,” tegasnya.
Benny juga menegaskan komitmennya sebagai legislator provinsi untuk membantu proses tersebut, meskipun wilayah itu bukan daerah pemilihannya.
“Kalau memang membutuhkan peran kami di DPRD Sumut, khususnya Dapil Medan, kami siap membantu. Ini warga Kota Medan dan juga berbatasan langsung dengan Deli Serdang,” pungkasnya. (A-Red)
