AyoMedan.com – MEDAN. Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen Tarigan, bersama Wakil Ketua DPRD Medan, H. Rajudin Sagala, menerima audiensi dan aspirasi dari kelompok Cipayung Plus Kota Medan yang terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa, seperti GMNI, IMM, KAHMI, PMKRI, GMKI, PMII, HIMMA, dan KAMMI, Senin (22/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Lantai III Gedung DPRD Kota Medan tersebut turut dihadiri Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Robi Barus, serta Staf Ahli Pimpinan DPRD Medan, Zainuddin Lubis.
Dalam pertemuan itu, Wong Chun Sen menegaskan bahwa DPRD Kota Medan selalu membuka ruang dialog bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik, masukan, maupun gagasan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya kepada adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Seluruh masukan, kritik, maupun usulan yang disampaikan akan kami tampung dan menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Wong.
Politikus Partai PDIP ini menambahkan, DPRD memiliki peran sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, setiap aspirasi yang masuk akan disampaikan sesuai dengan kewenangan serta mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, perwakilan Cipayung Plus yang juga Ketua KAMMI Kota Medan, Amin Siregar, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap beberapa program strategis nasional yang saat ini dijalankan pemerintah pusat.
Amin mengapresiasi sikap DPRD Kota Medan yang membuka ruang diskusi bersama mahasiswa.
Menurutnya, keterlibatan organisasi mahasiswa dalam menyampaikan pandangan merupakan bentuk partisipasi aktif dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Amin, program tersebut perlu dilakukan evaluasi agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan efektif dalam menekan angka stunting.
“Pemerintah menyampaikan bahwa program MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan mencegah stunting. Namun, menurut kami upaya pencegahan stunting seharusnya lebih difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak. Sementara program MBG diberikan hingga jenjang SMA, sehingga perlu dievaluasi kembali efektivitas serta sasaran utamanya,” jelasnya.
Selain itu, Amin menyoroti pentingnya tata kelola program yang transparan dengan sistem pendataan yang akurat, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program tersebut.
“Jika tujuan utamanya membantu masyarakat rentan yang membutuhkan dukungan gizi, maka harus ada mekanisme yang memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar yang dikeluarkan tidak memberikan dampak yang maksimal,” katanya.
Selain MBG, Cipayung Plus juga menyoroti pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih. Mereka meminta pemerintah melakukan kajian yang lebih komprehensif agar program tersebut benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi kelompok tertentu.
Mahasiswa juga menyampaikan kekhawatiran terhadap kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai dapat berdampak pada meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, dan pada akhirnya memengaruhi harga kebutuhan masyarakat.
“Kenaikan BBM non-subsidi tetap berpotensi memengaruhi harga kebutuhan masyarakat karena berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi. Karena itu, kami meminta pemerintah memperhatikan dampak sosial serta ekonomi yang ditimbulkan,” ujar Amin.
Menutup penyampaiannya, Cipayung Plus berharap DPRD Kota Medan dapat lebih aktif menyuarakan aspirasi masyarakat dan mahasiswa kepada pemerintah pusat, khususnya terkait evaluasi terhadap sejumlah program strategis nasional.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wong Chun Sen menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian DPRD Kota Medan.
“Kami mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa. Seluruh masukan yang disampaikan hari ini akan kami tampung dan menjadi bagian dari perhatian DPRD Kota Medan dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaan,” pungkasnya. (A-Red)
