AyoMedan.com - MEDAN. Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, menerima kunjungan Parliament Tour mahasiswa Universitas Dharmawangsa (Undhar) di Gedung DPRD Kota Medan. Kegiatan edukatif tersebut bertujuan memperkenalkan tugas dan fungsi DPRD sekaligus membuka ruang dialog antara mahasiswa dengan para pimpinan dewan.
Dalam kegiatan itu, Wong didampingi Wakil Ketua DPRD Medan, H.Rajudin Sagala, H.Zulkarnaen, serta Anggota Komisi III DPRD Medan, Agus Setiawan.
Di hadapan puluhan mahasiswa, Wong menjelaskan bahwa DPRD merupakan "rumah rakyat" yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi anggaran melalui pembahasan APBD bersama pemerintah daerah, fungsi pembentukan peraturan daerah (Perda), serta fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan demi kepentingan masyarakat," kata Wong.
Ia juga memaparkan pembagian tugas empat komisi di DPRD Medan, yakni Komisi I yang membidangi pemerintahan dan hukum, Komisi II yang membidangi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, Komisi III yang membidangi perekonomian dan keuangan, serta Komisi IV yang membidangi pembangunan dan infrastruktur.
Wong turut mengajak mahasiswa memanfaatkan momentum reses anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung.
"Jika ada persoalan seperti jalan rusak, banjir, sampah, atau pelayanan publik lainnya, silakan sampaikan saat reses. Aspirasi itu akan kami tampung dan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk ditindaklanjuti," katanya.
Mahasiswa Sampaikan Berbagai Persoalan
Dalam sesi dialog, mahasiswa menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di Kota Medan, mulai dari banjir rob, keamanan, beasiswa, antrean BBM hingga kondisi infrastruktur.
Mahasiswa Fakultas Hukum Undhar, Muhammad Jefri, menyoroti banjir rob di kawasan Young Panah Hijau, Kecamatan Medan Labuhan. Menurutnya, kondisi tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas penimbunan lahan dan pembangunan di kawasan sekitar.
"Termasuk maraknya aksi begal di Sicanang serta tawuran di Belawan," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wong menyatakan persoalan banjir rob akan diteruskan kepada Komisi IV DPRD Medan agar dilakukan peninjauan lapangan.
"Persoalan banjir rob memang menjadi perhatian kami. DPRD sebelumnya juga pernah mengusulkan pembangunan tanggul atau peninggian benteng penahan air laut, namun pelaksanaannya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Masalah ini akan terus kami dorong penyelesaiannya," ujarnya.
Terkait persoalan keamanan di Medan Utara, pimpinan DPRD menyebut koordinasi antara kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah terus dilakukan untuk meningkatkan patroli serta menekan angka kriminalitas.
Beasiswa dan Antrean BBM
Mahasiswa lainnya, Suryadarma, mempertanyakan kebijakan batas usia maksimal penerima beasiswa yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Menanggapi hal tersebut, pimpinan DPRD menjelaskan bahwa program beasiswa tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga mahasiswa disarankan menyampaikan aspirasi kepada instansi terkait di tingkat provinsi.
Sementara itu, mahasiswa bernama Roberto menanyakan penyebab antrean panjang kendaraan di SPBU Jalan Adam Malik.
Wakil Ketua DPRD Medan, Zulkarnaen menjelaskan antrean tersebut sempat terjadi akibat kendala distribusi BBM dari Depot Pertamina Belawan. Namun, setelah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait, pasokan kembali normal sehingga kondisi di lapangan berangsur membaik.
"Mahasiswa agar selalu bersikap kritis namun tetap objektif dalam menerima informasi," sebutnya.
Infrastruktur Jadi Sorotan
Persoalan infrastruktur turut disampaikan Ardina Rasti dari Fakultas Ekonomi yang mengeluhkan rusaknya Jalan Pasar 9 Simpang Helvetia beserta saluran drainase yang tersumbat.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala menjelaskan bahwa berdasarkan pengecekan, lokasi yang dimaksud berada di wilayah administratif Kabupaten Deli Serdang, bukan Kota Medan.
"Karena berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, aspirasi tersebut sebaiknya disampaikan kepada DPRD Deli Serdang atau melalui anggota dewan setempat agar dapat diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku," jelas Rajudin.
Dipenghujung kegiatan, Zulkarnaen juga menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai sejumlah program pemerintah pusat. Ia menegaskan setiap program perlu dievaluasi secara berkala agar pelaksanaannya tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Kegiatan Parliament Tour berlangsung dalam suasana interaktif. Selain menjadi sarana edukasi mengenai fungsi legislatif, forum tersebut juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan terkait pembangunan serta pelayanan publik di Kota Medan. ((A-Red)
