AyoMedan.com - MEDAN. Anggota DPRD Kota Medan, dr. Dimas Sofani Lubis, menyoroti dua persoalan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat, yakni persoalan bantuan sosial bagi warga kurang mampu serta lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang belum berfungsi optimal.
Persoalan tersebut disampaikan dr. Dimas saat menghadiri kegiatan Sapa Warga bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Jalan Sari Rejo, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Sabtu (3/10/2026) pagi.
Menurut dr. Dimas, persoalan bantuan sosial, khususnya terkait Program Keluarga Harapan (PKH), Medan Makmur dan data desil, perlu mendapat perhatian serius dari Dinas Sosial Kota Medan. Ia meminta agar persoalan pendataan dan penyaluran bantuan benar-benar disisir sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan.
"Masalah bantuan sosial ini mudah-mudahan dari Dinas Sosial bisa mencarikan solusi-solusi untuk permasalahan PKH, Medan Makmur dan desil bagi warga yang kurang mampu," ujar dr. Dimas.
Dewan yang duduk di Komisi 3 DPRD Medan ini menilai persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Kecamatan Medan Selayang, tetapi juga berpotensi ditemukan di berbagai kecamatan lainnya.
"Karena itu, diperlukan penanganan yang lebih aktif dari perangkat daerah terkait agar keluhan masyarakat tidak berhenti pada pendataan atau laporan semata," kata Dimas.
Selain bantuan sosial, dr. Dimas juga menyoroti persoalan lampu penerangan jalan yang masih menjadi keluhan warga. Ia menyebutkan, laporan mengenai lampu jalan yang bermasalah terkadang membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan penanganan.
"Politisi muda Partai Golkar ini saya rasa di seluruh kecamatan, bukan hanya setiap lurah sini saja. Banyak itu, Pak. Kita surati untuk lampu jalan, bisa sampai tiga bulan, empat bulan mungkin," katanya.
Atas kondisi tersebut, Dimas Sofani secara khusus meminta perhatian Dinas Perhubungan Kota Medan agar mekanisme penanganan laporan LPJU diperbaiki dan pengawasan di lapangan diperkuat.
Ia mengingatkan agar setiap laporan dari masyarakat maupun kelurahan tidak hanya dinyatakan selesai berdasarkan laporan petugas, tetapi perlu dipastikan melalui pengecekan langsung di lapangan.
"Di sini ada Pak Kadis Perhubungan, tapi saya yakin Pak Kadis pun mungkin tidak mengetahui permasalahan itu. Mungkin anggota hanya lapor sudah beres Pak, aman Pak. Biasa itu, ya kan," ucapnya.
dr. Dimas berharap persoalan tersebut menjadi perhatian serius OPD terkait. Menurutnya, Dinas Sosial perlu memastikan program bantuan tepat sasaran, sementara Dinas Perhubungan harus mempercepat penanganan lampu jalan yang menjadi kebutuhan penerangan untuk masyarakat.
"Saya juga mendorong agar koordinasi antara pemerintah kecamatan, kelurahan dan OPD teknis semakin diperkuat sehingga setiap keluhan warga yang disampaikan dalam kegiatan Sapa Warga dapat segera ditindaklanjuti dan tidak berlarut-larut," pungkasnya. (A-Red)
