Notification

×

Iklan


Iklan



Bapenda Medan Siapkan Pembebasan PBB-P2 di Bawah Rp100 Ribu dan Pemutihan Tunggakan Pajak

Kamis, 19 November 2026 Last Updated 2026-11-19T07:34:33Z


AyoMedan.com - MEDAN. Pemerintah Kota Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyiapkan kebijakan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi masyarakat. Kebijakan tersebut mencakup pembebasan PBB-P2 dengan nominal di bawah Rp100 ribu serta pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen dan penghapusan denda tunggakan untuk tahun pajak 2026 dan sebelumnya.

Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk perhatian Pemko Medan dalam meringankan beban masyarakat, khususnya wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2.

Menurut Agha, untuk ketetapan PBB-P2 dengan nilai di bawah Rp100 ribu, Pemko Medan merencanakan pembebasan pembayaran. Sementara itu, bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya, akan diberikan pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen disertai penghapusan denda administrasi.

"Untuk PBB-P2 di bawah Rp100 ribu akan dibebaskan. Kemudian, tunggakan pajak tahun 2026 dan sebelumnya diberikan pengurangan sebesar 50 persen serta penghapusan denda," jelas Agha kepada wartawan usai pres rilis Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di lobby balai kota, Kamis (19/11).

Ia menyebutkan, regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut masih dalam proses penyusunan. 

"Bapenda Medan mengupayakan agar aturan tersebut dapat diterbitkan sebelum memasuki tahun 2027, sehingga masyarakat bisa segera memperoleh manfaatnya," ujar Agha.

Terkait potensi berkurangnya pendapatan daerah akibat kebijakan tersebut, Agha memastikan dampaknya telah diperhitungkan oleh Bapenda. Menurutnya, potensi penerimaan yang berkurang tidak terlalu besar dibandingkan manfaat dan peluang peningkatan pendapatan dari sektor pajak lainnya.

"Potensi yang berkurang tidak terlalu besar. Kami sudah menghitung potensi penerimaan dari sumber lainnya yang memungkinkan untuk menutupi pengurangan tersebut, bahkan berpeluang lebih besar," ungkapnya.

Agha menjelaskan, Bapenda Medan juga akan mengoptimalkan sektor-sektor pajak yang masih memiliki potensi peningkatan penerimaan. "Salah satunya melalui upaya mengejar optimalisasi objek pajak dengan nilai ketetapan PBB-P2 yang lebih besar," jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Agha, kebijakan pembebasan dan pengurangan PBB-P2 tersebut diharapkan tidak hanya membantu meringankan beban masyarakat, tetapi juga tetap menjaga stabilitas pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan.

"Bapenda Medan pun akan terus mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah lainnya agar program keringanan bagi masyarakat dapat berjalan tanpa mengganggu pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik," tutupnya. (A-Red)