AyoMedan.com - MEDAN. Pemaketan proyek di lima lokasi wilayah Deli Serdang memunculkan pertanyaan mengenai efisiensi, persaingan usaha, dan transparansi penggunaan APBD. LBH Medan meminta dokumen perencanaan hingga rincian anggaran dibuka kepada publik.
Pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara kembali menjadi perhatian. Kali ini, sorotan tertuju pada proyek rehabilitasi jalan senilai Rp4,9 miliar lebih yang dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bina Marga, Konstruksi dan Cipta Karya (BMKCK) Medan.
Persoalan yang mengemuka bukan semata-mata mengenai besarnya anggaran, melainkan kebijakan penggabungan lima lokasi pekerjaan ke dalam satu paket pengadaan. Proyek yang berada di sejumlah kawasan di Kabupaten Deli Serdang itu menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan teknis, efisiensi, serta kesesuaiannya dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam proyek tersebut, pekerjaan rehabilitasi jalan dipercayakan kepada PT Putra Raindra Energi. Lokasinya tersebar di kawasan Manunggal, Tandem Hilir, Titipayung, dan Talun Kenas.
Penggabungan sejumlah titik pekerjaan dalam satu paket pengadaan memang tidak serta-merta melanggar ketentuan. Namun, kebijakan tersebut harus didukung pertimbangan yang terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan (LBH Medan), Irvan Sahputra, menilai pemaketan proyek senilai Rp4,9 miliar lebih tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut alasan penggabungan lima lokasi pekerjaan.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (17/11/2026), melalui pesan WhatsApp, Irvan menjelaskan bahwa ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah telah mengatur secara tegas prinsip pemaketan pekerjaan.
Aturan Pemaketan Proyek Harus Diuji
LBH Medan merujuk Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
Ketentuan tersebut mengharuskan pemaketan pengadaan mempertimbangkan keluaran pekerjaan, volume, kemampuan pelaku usaha, serta ketersediaan anggaran.
Bahkan, Pasal 20 ayat (2) huruf a mengatur larangan penggabungan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi apabila menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilaksanakan pada masing-masing lokasi.
Karena itu, menurut LBH Medan, penggabungan lima lokasi pekerjaan tersebut perlu diuji berdasarkan dokumen perencanaan dan kajian teknis yang menjadi dasar keputusan pejabat pengadaan.
Apabila penggabungan dilakukan tanpa alasan objektif, berpotensi membatasi persaingan usaha, atau menghilangkan kesempatan pelaku usaha kecil, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
Dengan demikian, persoalan utamanya bukan sekadar berapa banyak lokasi yang digabungkan, tetapi apakah keputusan tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan pekerjaan dan prinsip efisiensi pengadaan.
RAB, HPS hingga Volume Pekerjaan Diminta Dibuka
Selain mempertanyakan kebijakan pemaketan, LBH Medan meminta pemerintah membuka rincian penggunaan anggaran proyek senilai Rp4,9 miliar lebih tersebut.
Dokumen yang perlu menjadi perhatian antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), volume pekerjaan pada setiap lokasi, harga satuan, spesifikasi teknis, serta dokumen kontrak.
Keterbukaan informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengawasi kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan, pekerjaan yang dilaksanakan, dan hasil pembangunan yang diterima.
Dari dokumen tersebut, publik juga dapat menilai apakah terdapat indikasi ketidakwajaran harga, kekurangan volume pekerjaan, atau ketidaksesuaian spesifikasi dengan kontrak.
Namun, dugaan penggelembungan harga (mark-up) maupun penyimpangan anggaran tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan penggabungan lokasi pekerjaan. Pembuktiannya membutuhkan pemeriksaan dokumen, pengujian harga, pengukuran volume, serta pemeriksaan kualitas fisik pekerjaan.
LBH Medan juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, penanganannya dapat didalami berdasarkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jangan Jadikan Akhir Tahun Alasan Mengejar Serapan Anggaran
LBH Medan turut mengingatkan pemerintah agar pelaksanaan proyek infrastruktur tidak hanya berorientasi pada percepatan realisasi dan penyerapan APBD menjelang berakhirnya tahun anggaran.
Fenomena mengejar target serapan anggaran kerap menjadi persoalan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Kegiatan yang terlambat direncanakan berisiko dikerjakan secara terburu-buru ketika waktu pelaksanaan semakin terbatas.
Situasi tersebut dapat berdampak pada kualitas pekerjaan, efektivitas pengawasan, hingga ketepatan pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan yang benar-benar telah diselesaikan.
LBH Medan menegaskan, anggaran yang tidak terserap bukan dengan sendirinya merupakan pelanggaran hukum. Sebaliknya, target penyerapan anggaran juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kualitas pekerjaan, prosedur pengadaan, maupun ketentuan pembayaran.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah daerah diminta tidak bermain-main dengan uang rakyat.
Sebab, masyarakat berhak memperoleh manfaat nyata dari pajak dan anggaran publik yang digunakan untuk pembangunan. Infrastruktur yang dibangun harus sesuai kebutuhan, memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Anggota Komisi D DPRD Sumut: Penggabungan Lima Titik Tidak Masalah
Berbeda dengan perhatian yang disampaikan LBH Medan, Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Golkar, Timbul Sibarani, menilai penggabungan lima titik pekerjaan menjadi satu paket tidak menjadi persoalan, sepanjang proses pengadaannya mengikuti ketentuan yang berlaku.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (17/11/2026), Timbul menyebut bahwa yang terpenting adalah proses tender dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
"Penggabungan lima titik proyek menjadi satu tidak ada masalah. Yang penting proses tender proyek tersebut dilakukan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Ia bahkan memberikan gambaran bahwa persoalan justru dapat muncul apabila satu titik pekerjaan dipecah menjadi lima paket tanpa dasar yang dibenarkan.
"Sebaliknya, jika proyek hanya satu titik tapi dijadikan lima titik, baru melanggar Perpres," katanya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pandangan legislatif terhadap kebijakan pemaketan proyek. Namun, penilaian mengenai kepatuhan pengadaan tetap perlu didasarkan pada dokumen perencanaan, kondisi pekerjaan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Inspektorat Sumut Belum Memberikan Tanggapan
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, belum membuahkan hasil.
Saat dihubungi melalui telepon seluler pada hari yang sama sekitar pukul 10.33 WIB, sambungan telepon hanya menunjukkan status "memanggil". Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Inspektorat Sumut.
Padahal, keterangan Inspektorat penting untuk menjelaskan apakah proyek tersebut pernah menjadi objek pengawasan internal, bagaimana mekanisme evaluasi pemaketan dilakukan, serta apakah terdapat pemeriksaan terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pekerjaan.
Transparansi Menjadi Kunci
Dengan nilai proyek mencapai Rp4,9 miliar lebih, publik tentu berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut direncanakan, ditenderkan, dan dilaksanakan.
Penggabungan lima lokasi dalam satu paket tidak boleh langsung dianggap sebagai pelanggaran. Namun, kebijakan itu juga tidak semestinya dianggap benar tanpa pengujian terhadap dasar teknis dan administrasi pengadaannya.
Karena itu, keterbukaan dokumen dan penjelasan dari instansi terkait menjadi penting untuk menjawab pertanyaan publik: apakah pemaketan proyek tersebut benar-benar didasarkan pada efisiensi dan kebutuhan pekerjaan, atau justru terdapat aspek perencanaan yang perlu dievaluasi?. (A-Red)
Laporan: Adi Wasgo, Asril Tanjung, dan Isron Sinaga