AyoMedan.com - MEDAN. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nominal di bawah Rp100 ribu mulai tahun 2027.
Selain itu, Pemko Medan juga memberikan keringanan berupa diskon sebesar 50 persen terhadap tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan ini diperkirakan menyasar sekitar 61 ribu wajib pajak (WP) di Kota Medan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Pj Sekda Kota Medan Erfin F Razi., Kaban Bapenda Agha Novrian., Kadis Kominfo Arrahman Pane., Kasatpol PP M. Yunus., dan Kabag Tapem Rudy.
Rico menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari program stimulus ekonomi Pemko Medan untuk membantu masyarakat, khususnya warga yang saat ini menghadapi tekanan ekonomi.
"Mulai tahun 2027, pembayaran PBB yang nominalnya di bawah Rp100 ribu akan digratiskan. Sementara untuk tunggakan tahun-tahun sebelumnya, kami berikan diskon sebesar 50 persen," jelas Rico dalam kegiatan konferensi pers kepada puluhan wartawan di lobby balai kota Medan, Kamis (19/11).
Ia menambahkan, masyarakat yang masuk dalam kategori penerima pembebasan PBB tersebut nantinya tidak perlu lagi melakukan pembayaran. Ketentuan itu akan tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun 2027 dengan nominal pembayaran Rp0.
Menurut Rico, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Meski memberikan stimulus berupa pembebasan dan potongan PBB, Rico menegaskan komitmen Pemko Medan untuk tetap mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Semangat kita untuk meningkatkan PAD tetap tinggi. Kita akan terus berupaya agar target pendapatan Kota Medan dapat tercapai dengan baik. Kebijakan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi kondisi ekonomi sulit," tegasnya.
Rico juga menekankan bahwa optimalisasi pendapatan daerah akan terus dilakukan melalui penguatan digitalisasi sistem perpajakan.
"Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, memaksimalkan penerimaan pajak, sekaligus mencegah kebocoran pendapatan daerah," ucapnya.
Rico berharap digitalisasi perpajakan dapat semakin masif diterapkan sehingga potensi kebocoran pajak yang sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar Rp800 miliar tidak kembali terjadi pada masa mendatang.
"Kita akan semakin masif menggencarkan digitalisasi perpajakan agar kebocoran pajak tidak lagi terjadi. Dengan demikian, penerimaan pajak bisa lebih maksimal dan PAD Kota Medan terus meningkat," pungkasnya. (A-Red)