Notification

×

Iklan


Iklan



Tak Hadiri RDP Dugaan PHK Sepihak, Manajemen PT Samakta Indo Mandiri Disorot DPRD Medan

Selasa, 17 November 2026 Last Updated 2026-11-17T08:24:53Z



AyoMedan.com - MEDAN. Manajemen PT Samakta Indo Mandiri mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Kota Medan lantaran tidak menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengaduan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap seorang pekerja bernama Gio Doni.

RDP yang dijadwalkan berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (17/11/2026), terpaksa ditunda karena pihak manajemen perusahaan tidak hadir memenuhi undangan Komisi II DPRD Medan.

Anggota Komisi II DPRD Medan, Janses Simbolon, menyayangkan sikap manajemen perusahaan tersebut. Menurutnya, kehadiran pihak perusahaan sangat penting untuk memberikan klarifikasi sekaligus menjelaskan persoalan ketenagakerjaan yang telah diadukan pekerja.

"Kita sangat kecewa dengan ketidakhadiran pihak PT Samakta Indo Mandiri atas undangan RDP. Mereka tidak menghargai lembaga dewan ini," tegas Janses.

RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung, didampingi Janses Simbolon.

Modesta menegaskan, pihaknya akan kembali menjadwalkan RDP dengan memanggil manajemen PT Samakta Indo Mandiri serta instansi terkait agar persoalan tersebut dapat dibahas secara terbuka dan menyeluruh.

"Kita akan panggil ulang. DPRD tidak bisa disepelekan seperti ini," ujar Modesta.

Diduga Sembilan Bulan Bekerja Tanpa Menerima Gaji

Diketahui, Gio Doni sebelumnya menyampaikan pengaduan kepada DPRD Medan terkait dugaan PHK sepihak yang dialaminya.

Dalam keterangannya, Gio mengaku mulai bekerja pada 2025 melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja PT Samakta Indo Mandiri yang beralamat di kawasan Marelan Pasar III Timur, Medan.

Selanjutnya, ia ditempatkan di unit kerja PT Bintang Toba, Kawasan Industri Medan (KIM), sejak April hingga Desember 2025 atau selama kurang lebih sembilan bulan.

Namun, selama menjalankan pekerjaannya dalam kurun waktu tersebut, Gio mengaku tidak pernah menerima pembayaran gaji. Ia juga menyatakan tidak pernah mengajukan pengunduran diri, tetapi pada Oktober 2026 justru memperoleh informasi bahwa dirinya telah diberhentikan.

Persoalan dugaan tidak dibayarkannya upah selama sembilan bulan serta pemberhentian kerja tersebut menjadi sejumlah hal yang ingin diklarifikasi Komisi II DPRD Medan kepada pihak perusahaan.

"Ini yang mau kita klarifikasi. Tidak digaji, tidak mengundurkan diri, tiba-tiba sudah dipecat. Di mana keadilan bagi pekerja?" tegas Janses.

Komisi II DPRD Medan memastikan akan menjadwalkan kembali RDP dengan menghadirkan manajemen perusahaan dan instansi terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh penjelasan secara langsung sekaligus menelusuri dugaan tidak terpenuhinya hak-hak pekerja.

DPRD Medan berharap pihak perusahaan bersikap kooperatif dan memenuhi undangan RDP berikutnya agar persoalan ini mendapatkan kejelasan serta penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (A-Red)