Notification

×

Iklan


Iklan




Sepuluh Kali Berturut-Turut Raih WTP, Ketua DPRD Sumut Sutarto Apresiasi PemprovSu

Selasa, 09 Juli 2024 Last Updated 2024-07-09T12:41:13Z



AyoMedan.com - Jakarta, Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto mengapresiasi Pemprov Sumatera Utara yang berhasil meraih sepuluh kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI.


Hal tersebut disampaikan Sutarto kepada awak media, usai acara LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023.


"Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak, sinergitas yang baik antara Pemprovsu dan DPRD Sumut sesuai dengan kewenangannya," ucapnya di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (08/07/2024).


Sutarto menambahkan, LKPP  merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).


"Termasuk LKPD Pemprovsu yang meraih opini WTP  di tahun 2023 beberapa waktu lalu," ujarnya.


Politisi Partai PDI Perjuangan ini menyebutkan, dengan terus meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) semakin berpengaruh bagi kemakmuran rakyat Sumatera Utara.


Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni dalam laman resmi Pemprovsu,  pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh BPK RI.


Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah mempertahankan predikat opini WTP atas laporan keuangannya selama 10 tahun terakhir.


“Meskipun mendapat WTP, kami akan terus menindaklanjuti segala rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK RI, apa yang sudah baik kita lanjutkan, yang belum baik akan kita perbaiki,” tutur Fatoni.


Menurut Fatoni, pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan akan meningkatkan peforma pengelolaan keuangan instansi. 


“Pada dasarnya, kita bersama-sama dengan seluruh elemen termasuk BPK RI untuk terus meningkatkan peforma pengelolaan keuangan dalam rangka menyejahterakan masyarakat,” tutup Fatoni.(A-Red)