AyoMedan.com – Medan. Pandangan Fraksi NasDem DPRD Medan terkait penyelenggaraan layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mendapat sambutan tepuk tangan dalam Rapat Paripurna DPRD Medan.
"Fraksi NasDem menegaskan bahwa layanan damkar merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas Pemerintah Kota Medan," ucap Antonius Devolis Tumanggor saat membacakan Pemandangan Fraksi NasDem dalam kegiatan Rapat Paripurna Pemandangan Fraksi-fraksi Tentang Ranperda Damkar, Senin (17/11/2025).
Fraksi NasDem menekankan, lanjut Antonius, bahwa standar pelayanan minimal (SPM) penanggulangan kebakaran mensyaratkan waktu respon maksimal 15 menit ke seluruh wilayah Kota Medan. "Oleh karena itu, penambahan armada dan pemerataan pos damkar dinilai wajib dilakukan agar setiap kawasan dapat dijangkau secara cepat," tegasnya.
Atur Bantuan Pasca Kebakaran untuk MBR
Fraksi NasDem juga mengapresiasi pengaturan tahapan pra dan saat kejadian kebakaran dalam Ranperda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
"Namun, Fraksi NasDem menilai tahap pasca kebakaran masih perlu diperjelas, khususnya mengenai bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terdampak. Hal ini diusulkan diatur lebih rinci dalam Peraturan Wali Kota," ujarnya.
Kompetensi Petugas Harus Diperkuat
Fraksi NasDem meminta Pemko Medan memberi perhatian serius pada peningkatan kapasitas personel pemadam kebakaran dan penyelamatan. Dengan telah adanya lokasi diklat di Kecamatan Medan Tuntungan, pemerintah diminta memaksimalkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kompetensi petugas secara terukur dan berkelanjutan.
Tambahan Armada Sesuai Standar Permendagri 122/2018
Untuk memenuhi standardisasi sarana dan prasarana sesuai Permendagri No. 122 Tahun 2018, Fraksi NasDem mendorong penambahan armada, antara lain:
- Unit damkar untuk menjangkau gang sempit
- Unit damkar khusus gedung bertingkat
- Heavy Rescue Truck untuk kondisi medan berat
- Hazmat Rescue Truck untuk penanganan B3
- Tactical Rescue Truck
- Pemenuhan APD sesuai standar nasional
- Tuntut Tunjangan Risiko dan Asuransi Tambahan
Tidak hanya sarana, Fraksi NasDem menilai peningkatan kesejahteraan petugas damkar adalah hal yang sangat mendesak. Dengan beban kerja dan risiko tinggi, petugas PNS, P3K, P3K paruh waktu, hingga tenaga alih daya dinilai layak memperoleh tunjangan risiko tinggi yang memadai serta perlindungan asuransi tambahan, bukan hanya BPJS.
“Berikan mereka apresiasi yang layak. Tugas mereka penuh risiko, dan keluarganya berhak mendapat kepastian bahwa mereka terlindungi,” tegas Fraksi NasDem.
Fraksi NasDem Menyetujui Ranperda
Di akhir penyampaiannya, Antonius menyebut bahwa Fraksi NasDem menyatakan menerima dan menyetujui ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut. (A-Red)
