AyoMedan.com – Medan. Penguatan sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi terus dilakukan di Sumatera Utara. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum North Sumatra Economic Xceleration Talk (NEXT) Triwulan I Tahun 2026 yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Utara, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Kantor Perwakilan Sumatera Utara.
Forum tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, pimpinan perbankan, akademisi, asosiasi, media, serta berbagai mitra strategis di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi untuk membahas dinamika perekonomian global maupun regional serta merumuskan langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Rudy Brando Hutabarat, dalam sambutannya menekankan pentingnya strategi penguatan ekonomi daerah melalui pendekatan THR (Terobosan, Harmonisasi, Realisasi) guna menghadapi tantangan global yang dikenal dengan istilah TUNA (Turbulence, Uncertainty, Novelty, Ambiguity).
Menurutnya, berbagai langkah strategis terus dilakukan untuk memastikan kecukupan pasokan pangan dan kelancaran distribusi barang, sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Upaya tersebut di antaranya melalui revitalisasi pasar tradisional serta penguatan peran UMKM agar tetap produktif dan berdaya saing.
“Sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan sangat penting untuk mendorong pengembangan sektor pertanian melalui hilirisasi serta memperkuat ketahanan pangan daerah,” ujarnya.
Selain itu, berbagai langkah tersebut juga sejalan dengan dukungan terhadap program-program strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam sesi diskusi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Iman Gunadi, menjelaskan bahwa dinamika perekonomian global saat ini masih diwarnai oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah serta dampak perubahan iklim yang memberi tekanan terhadap produksi pangan dan stabilitas harga komoditas.
Di sisi lain, sejumlah harga komoditas global seperti minyak, crude palm oil (CPO), batubara, dan nikel menunjukkan tren peningkatan yang turut memengaruhi dinamika perekonomian nasional maupun daerah.
Dia menyampaikan, ke depan perekonomian nasional diperkirakan tetap tumbuh positif pada kisaran 4,9–5,7 persen, didukung oleh stabilitas makroekonomi yang terjaga serta penguatan permintaan domestik.
Sejalan dengan itu, perekonomian Sumatera Utara juga diprakirakan kembali pulih pada tahun 2026 dan semakin menguat pada 2027 dengan pertumbuhan sekitar 5,1 persen, didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi, stabilitas harga, serta penguatan sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Sumatera Utara, Yusri, memaparkan dukungan kebijakan bagi masyarakat terdampak bencana.
Kebijakan tersebut berupa pemberian perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terdampak banjir dan longsor. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan usaha masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.
Selain itu, dukungan juga diberikan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah disalurkan kepada 952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total nilai mencapai Rp1,02 triliun.
Di sisi lain, Kepala Divisi Edukasi Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan LPS 1 Medan, Pramuji Novri H, menyampaikan bahwa kondisi likuiditas perbankan di Sumatera Utara saat ini masih terjaga dengan baik sehingga memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan fungsi intermediasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II DJPb Provinsi Sumatera Utara,
Edy Purwanto, menjelaskan bahwa pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penyesuaian tersebut mencakup perpanjangan tenor kredit, penambahan plafon pembiayaan (suplesi), pemberian masa tenggang pembayaran (grace period), serta usulan penghapusan kewajiban bagi debitur KUR yang usahanya tidak dapat dilanjutkan akibat dampak bencana.
Melalui forum NEXT ini, diharapkan sinergi dan koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dapat semakin diperkuat guna menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (A-Red)
