Notification

×

Iklan


Iklan



Petani Bawang Karo Demo di DPRD Sumut, Tuntut Penindakan Tegas Impor Ilegal

Selasa, 31 Maret 2026 Last Updated 2026-03-31T07:35:22Z



AyoMedan.com - Medan. Puluhan petani bawang asal Kabupaten Tanah Karo menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa (31/3/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap maraknya peredaran bawang impor ilegal yang dinilai merugikan petani lokal dan merusak stabilitas harga di pasaran.


Berdasarkan pantauan AyoMedan.com di lapangan, massa mulai berkumpul di Jalan Imam Bonjol, tepat di depan kantor DPRD Sumut sekitar pukul 13.20 WIB. Setibanya di lokasi, para petani langsung menyampaikan orasi secara bergantian sambil membawa berbagai tuntutan.


Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah bersama aparat penegak hukum untuk melakukan operasi terpadu guna menertibkan peredaran bawang impor ilegal di seluruh wilayah Sumatera Utara. 


Mereka menilai, keterlibatan aktif lintas instansi sangat diperlukan agar distribusi ilegal yang berdampak pada anjloknya harga bawang lokal dapat dihentikan.


“Kami menuntut pengusutan menyeluruh terhadap aktor intelektual di balik praktik impor ilegal ini. Selama ini penindakan hanya menyasar pelaku lapangan, tanpa menyentuh jaringan besar yang diduga menjadi dalang mafia pangan,” ujar salah seorang orator.


Selain itu, massa juga mendesak Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Perdagangan Sumut yang dinilai lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan.


Di sisi legislatif, para petani meminta Komisi B DPRD Sumut untuk meningkatkan fungsi pengawasan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional, gudang distribusi, serta pusat perdagangan guna memastikan tidak adanya praktik ilegal dan menjaga kestabilan harga.


Aksi tersebut juga menyoroti kinerja aparat kepolisian. Massa mendesak Kapolda Sumut memperketat pengawasan terhadap jalur masuk barang impor ilegal, baik melalui pelabuhan maupun jalur darat.


“Evaluasi terhadap Satgas Pangan dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) juga kami tuntut, karena kami menilai kinerjanya belum maksimal dalam pencegahan dan penindakan,” tambahnya.


Meski berbagai tuntutan telah disampaikan, hingga aksi berlangsung belum terlihat perwakilan anggota DPRD Sumut yang menemui massa. Sementara itu, ratusan personel keamanan tampak berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif. (A-Red)