Notification

×

Iklan


Iklan



DPD Partai Demokrat Sumut Audiensi ke Kejati Sumut, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum dan Stabilitas Politik

Selasa, 07 April 2026 Last Updated 2026-04-07T09:34:26Z



AyoMedan.com – Medan.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara dalam rangka mempererat silaturahmi kelembagaan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Cipta Kerta, Lantai III Kejati Sumut, Jalan Jenderal AH Nasution, Medan, Selasa (7/4/2026).


Kunjungan ini dipimpin Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Muhammad Lokot Nasution, yang juga anggota DPR RI Fraksi Demokrat daerah pemilihan Sumatera Utara. Dan didampingi Sekretaris DPD Demokrat Sumut yang juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, para Ketua DPC Demokrat se-Sumut, perwakilan anggota DPRD kabupaten/kota dari Fraksi Demokrat, serta utusan kepala daerah dari Partai Demokrat di wilayah Sumatera Utara.


Kedatangan rombongan disambut langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Dr. Harli Siregar, SH., M.Hum., bersama Wakajati Sumut, Abdullah Noer Denny, SH., MH., para asisten, Kepala Bagian Tata Usaha, serta jajaran pejabat eselon IV.


Dalam sambutannya, Kajati Sumut menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran Partai Demokrat Sumatera Utara. Ia menilai audiensi ini sebagai langkah positif dalam membangun komunikasi dan kemitraan antarlembaga.


“Mengawali kegiatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran Partai Demokrat Sumatera Utara yang dipimpin Bapak Muhammad Lokot Nasution selaku Ketua DPD sekaligus anggota DPR RI dapil Sumut,” ujarnya.


Sebagai bentuk akuntabilitas publik, Kajati Sumut juga memaparkan struktur organisasi serta capaian kinerja Kejati Sumatera Utara. Menurutnya, hal ini penting agar masyarakat, termasuk partai politik sebagai representasi rakyat, dapat memahami secara terbuka kinerja institusi penegak hukum.


“Kami menyampaikan progres dan capaian kinerja agar masyarakat, termasuk Partai Demokrat, dapat mengetahui secara jelas bagaimana kinerja jajaran Kejati Sumatera Utara,” katanya.


Lebih lanjut, Harli Siregar menegaskan bahwa audiensi ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara penegak hukum dan partai politik dalam menjaga kondusivitas daerah, khususnya di bidang hukum dan politik.


“Kita sepakat dan berkomitmen untuk bersama-sama memberikan sumbangsih dalam pembangunan Sumatera Utara, terutama dalam menciptakan kondusivitas politik dan hukum yang bermartabat,” tegasnya.


Harli juga menekankan bahwa pertemuan antara aparat penegak hukum dan lembaga politik bukan merupakan bentuk intervensi, melainkan bagian dari keterbukaan dan transparansi.


“Di era keterbukaan saat ini, kita dituntut bekerja secara transparan. Oleh karena itu, kita harus siap menerima kritik dari berbagai pihak sebagai bagian dari upaya membangun hukum yang berpihak kepada masyarakat,” jelasnya.


Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Muhammad Lokot Nasution, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari jajaran Kejati Sumut. Ia menilai pertemuan ini penting untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus mendukung penegakan hukum di daerah.


“Secara jujur kami sampaikan, Partai Demokrat, khususnya DPD Sumatera Utara, menilai Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara saat ini merupakan lembaga penegak hukum yang konsisten dan layak dibanggakan dalam penegakan hukum di wilayah ini,” ucapnya.


Dia menegaskan bahwa seluruh jajaran Partai Demokrat di Sumatera Utara, baik di legislatif, eksekutif, maupun sebagai institusi politik, berkomitmen mendukung upaya penegakan hukum yang adil dan humanis.


“Kami sepakat dan berkomitmen mendukung penuh langkah penegakan hukum yang adil dan humanis yang dilakukan Kejati Sumut beserta jajaran,” sebutnya.


Lokot menambahkan, bahwa dukungan terhadap pendekatan penegakan hukum yang humanis tidak hanya datang dari tingkat daerah, tetapi juga mendapat apresiasi dari pimpinan DPP Partai Demokrat.


"Kami berharap sinergi antara Kejaksaan dan partai politik dapat terus terjalin secara positif dalam kerangka kelembagaan, demi mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan serta pembangunan daerah yang lebih baik," tutupnya. (A-Red)