AyoMedan.com – MEDAN. Penyelenggaraan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digelar Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam, kembali menuai kritik. Festival budaya yang menelan anggaran sekitar Rp2,5 miliar itu dinilai belum menghadirkan pembaruan yang signifikan dan masih mengusung konsep yang tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Sejumlah pengunjung menilai agenda yang diproyeksikan sebagai etalase budaya Melayu tersebut kehilangan daya tarik karena minim inovasi. Konsep acara dinilai masih didominasi seremoni protokoler tanpa terobosan yang mampu menarik minat masyarakat, terutama kalangan generasi muda.
Padahal, dengan dukungan anggaran miliaran rupiah, masyarakat berharap Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata mampu menghadirkan festival budaya yang lebih kreatif, memanfaatkan teknologi digital, memperluas ruang partisipasi komunitas seni dan budaya, serta memberikan dampak ekonomi yang lebih nyata bagi pelaku UMKM.
"Setiap tahun rasanya hampir sama. Tidak ada sesuatu yang benar-benar baru sehingga orang penasaran untuk datang lagi," ujar salah seorang pengunjung di Lapangan Merdeka.
Kritik juga diarahkan pada minimnya keterlibatan komunitas dan tokoh budaya Melayu lokal di panggung utama. Menurut sejumlah pengunjung, pelaku budaya seharusnya menjadi aktor utama dalam festival yang mengusung identitas Melayu, bukan sekadar pelengkap dalam rangkaian seremoni.
Selain konsep acara, fasilitas penunjang turut menjadi sorotan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, jumlah toilet umum dinilai tidak sebanding dengan banyaknya pengunjung. Beberapa toilet portabel bahkan dilaporkan tidak memiliki pengunci pintu yang berfungsi sehingga mengurangi kenyamanan masyarakat.
"Kalau di sini cuma dua itu saja toilet untuk umum, Bang. Begitulah kondisinya. Kalau yang dekat stadion ada juga, tapi khusus VIP," kata seorang petugas Satpol PP yang berjaga di lokasi.
Anggaran Kembali Jadi Sorotan
Sorotan terhadap GEMES tahun ini juga berkaitan dengan besarnya anggaran penyelenggaraan.
Berdasarkan data pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Medan, paket penyelenggaraan GEMES IX Tahun 2026 tercatat dengan kode tender 10136337000 dan Kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) 64538487, dengan pagu anggaran sekitar Rp2,5 miliar.
Besaran anggaran tersebut kembali menjadi perhatian publik karena penyelenggaraan GEMES 2025 sebelumnya telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Hingga kini, perkembangan penanganan laporan tersebut belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Praktisi hukum, Alansyah Putra Pulungan, SH, mendesak Kejati Sumut memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
"Publik berhak mengetahui sejauh mana proses penanganan laporan dugaan korupsi penyelenggaraan GEMES tahun lalu. Transparansi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum," ujarnya.
Dia juga meminta Kejati Sumut membentuk tim khusus apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran penyelenggaraan GEMES.
"Kejati Sumut harus menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara profesional dan transparan. Dengan begitu, tidak muncul persepsi adanya pembiaran terhadap dugaan penyimpangan anggaran," tegasnya.
Diketahui, penyelenggaraan GEMES 2025 dilaksanakan oleh PT Cakrawala Indo Semesta dengan nilai kontrak sekitar Rp2,5 miliar.
Dugaan adanya markup anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi dasar laporan yang telah disampaikan kepada Kejati Sumut.
Berbagai kritik yang muncul diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Medan.
Masyarakat menilai, dengan dukungan anggaran miliaran rupiah, GEMES seharusnya mampu bertransformasi menjadi festival budaya yang lebih inovatif, memperkuat identitas Melayu, melibatkan lebih banyak komunitas budaya, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat. (A-Red)
