AyoMedan.com - MEDAN. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan menyampaikan 11 poin tuntutan dan aspirasi kepada pimpinan DPRD Kota Medan dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Kota Medan, Senin (20/7/2026).
Rombongan HMI dipimpin Ketua HMI Cabang Medan, Cici Indah Risky, didampingi jajaran pengurus diterima Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B., bersama Wakil Ketua Hm Rajuddin Sagala dan H. Zulkarnaen, serta Anggota DPRD Kota Medan, Agus Setiawan.
Dalam kesempatan tersebut, Cici Indah Risky mengapresiasi kesediaan pimpinan DPRD menerima audiensi mahasiswa. Ia berharap ke depan setiap aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa dapat diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan.
"Kami berharap setiap aksi penyampaian aspirasi mahasiswa dapat diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan. Kami ingin ruang dialog antara mahasiswa dan DPRD terus terbuka," ujarnya.
Selain menyampaikan harapan tersebut, HMI memaparkan sejumlah persoalan yang dinilai mendesak untuk segera ditangani pemerintah dan DPRD. Beberapa di antaranya adalah maraknya aksi kriminalitas, begal, tawuran, peredaran narkoba, hingga kesejahteraan guru honorer.
Menurut Cici, meningkatnya kasus begal dan tawuran harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan karena menyangkut rasa aman masyarakat.
HMI juga menyoroti rendahnya kesejahteraan guru honorer yang disebut masih menerima penghasilan sekitar Rp850 ribu per bulan.
"Kami prihatin dengan nasib guru honorer yang hingga kini masih menerima gaji sekitar Rp850 ribu per bulan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah agar kesejahteraan mereka meningkat," katanya.
Selain itu, HMI meminta adanya langkah yang lebih tegas dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, khususnya di wilayah Kecamatan Medan Timur yang dinilai masih menjadi daerah rawan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan menyampaikan apresiasi atas kepedulian HMI terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Medan.
"DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Karena itu, seluruh aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga," katanya.
Menjawab permintaan agar setiap aksi mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD, Wong menjelaskan bahwa pimpinan DPRD telah membagi tugas dalam menerima aspirasi masyarakat.
"Siapa pun pimpinan DPRD yang menerima aspirasi, itu mewakili lembaga DPRD. Saat aksi sebelumnya saya sedang menjalankan tugas ke Jakarta, sehingga aspirasi diterima oleh Wakil Ketua DPRD," jelas Wong.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah aspirasi mahasiswa sebelumnya telah dibawa ke DPR RI dan disampaikan kepada Badan Aspirasi Masyarakat melalui Anggota DPR RI Adian Napitupulu untuk ditindaklanjuti.
"Kami tidak ingin aspirasi mahasiswa hanya berhenti di DPR RI. Kami akan terus mengawal agar benar-benar mendapat tindak lanjut," tegasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua HMI Cabang Medan meminta agar dokumentasi penyerahan aspirasi ke DPR RI juga dapat diberikan kepada HMI sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada para kader.
Dalam audiensi tersebut, Wong turut menyinggung persoalan antrean BBM yang sempat terjadi di Kota Medan. Ia mengaku telah berupaya menyampaikan langsung keluhan masyarakat kepada pihak Pertamina, namun saat itu belum dapat bertemu dengan pejabat yang berwenang.
"Meski demikian, komunikasi dengan anggota DPR RI terus dilakukan untuk mencari solusi terhadap persoalan distribusi BBM di Sumatera Utara," sebutnya.
Wong juga menyoroti pelaksanaan proyek Bus Rapid Transit (BRT) yang dinilai menimbulkan kemacetan di sejumlah ruas jalan Kota Medan.
"Alangkah baiknya proyek pemerintah pusat seharusnya dilaksanakan dengan koordinasi yang lebih baik bersama Pemerintah Kota Medan, agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain menegaskan DPRD akan terus membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa dan siap meneruskan setiap aspirasi kepada pemerintah pusat maupun instansi terkait sesuai kewenangannya.
"Kami berharap kedepannya setiap rencana aksi penyampaian aspirasi dapat diinformasikan lebih awal, sehingga pimpinan DPRD dapat menyesuaikan agenda dan menerima langsung para mahasiswa," sebutnya.
Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan dialogis dengan membahas berbagai isu strategis yang berkembang di Kota Medan.
Di akhir pertemuan, HMI Cabang Medan secara resmi menyerahkan dokumen berisi 11 poin tuntutan dan aspirasi kepada pimpinan DPRD Kota Medan sebagai bahan tindak lanjut. (A-Red)
