AyoMedan.com - MEDAN. Anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, Dame Duma Sari Hutagalung, menggelar Reses Masa Sidang VI Tahun Sidang 2025-2026 di Jalan Bahagia Gang Sada Arih No.321, Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Sabtu (25/7/2026). Reses tersebut menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi di lingkungan mereka.
Turut hadir Lurah Titi Rantai Frank Toni Hutagalung, perwakilan Kecamatan Medan Baru, Dinas SDABMBK, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, UPT Wilayah Medan Barat, para kepala lingkungan serta jajaran Sekretariat DPRD Kota Medan.
Dalam dialog bersama warga, Dame Duma menerima berbagai aspirasi mulai dari persoalan banjir, pengelolaan sampah, lampu penerangan jalan umum (LPJU), hingga pelayanan dan sosialisasi program Pemerintah Kota Medan.
Menurut Dame Duma, persoalan banjir di wilayah Medan Baru tidak bisa dilepaskan dari buruknya pengelolaan sampah. Ia mengajak masyarakat untuk lebih disiplin menjaga kebersihan lingkungan agar saluran drainase tidak tersumbat.
"Kalau penyebab banjir salah satunya karena sampah, maka ini harus menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah harus meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah, sementara masyarakat juga wajib menjaga kebersihan lingkungan," ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga mempertanyakan jadwal pengangkutan sampah yang dinilai belum maksimal. Berdasarkan penjelasan pihak kelurahan, sampah diangkut setiap dua hari sekali. Namun, menurutnya pola tersebut masih menimbulkan keluhan warga.
Dame Duma mengingatkan masyarakat agar tetap membayar retribusi sampah tepat waktu sehingga pelayanan kebersihan dapat berjalan optimal. Sebaliknya, pemerintah juga diminta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, ia menyoroti masih minimnya sosialisasi terkait program pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 50 persen yang diberikan Pemerintah Kota Medan selama bulan Juli dalam rangka Hari Jadi Kota Medan.
"Saya masih menemukan banyak warga yang belum mengetahui adanya diskon PBB 50 persen. Bahkan ada yang belum menerima SPPT PBB di rumahnya. Sosialisasi harus lebih masif agar masyarakat tidak kehilangan kesempatan memanfaatkan program ini," tegasnya.
Dame Duma mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Wali Kota Medan agar distribusi SPPT PBB dapat dipercepat sehingga target penerimaan daerah juga dapat tercapai.
Dalam kesempatan itu, warga juga mengeluhkan sejumlah lampu penerangan jalan yang padam. Dame Duma meminta pihak kelurahan segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan agar lampu jalan yang rusak segera diperbaiki demi keamanan masyarakat.
Sementara itu, Lurah Titi Rantai Frank Toni Hutagalung menjelaskan banjir yang terjadi di wilayah Lingkungan VII sebagian besar merupakan banjir kiriman akibat meluapnya Sungai Babura ketika debit air meningkat.
"Kontribusi sampah terhadap banjir memang ada, tetapi relatif kecil dibanding luapan Sungai Babura. Namun demikian, kami terus melakukan gotong royong bersama warga, kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, TNI dan Polri untuk membersihkan bantaran sungai dan mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan," jelasnya.
Dia juga mengungkapkan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II telah melakukan pemetaan untuk rencana normalisasi dan pelebaran Sungai Babura sebagai bagian dari program jangka panjang pengendalian banjir di Kota Medan.
Perwakilan Dinas SDABMBK Kota Medan, Sadi Cahyadi Lubis, memastikan pihaknya siap melakukan normalisasi drainase apabila menerima laporan dari masyarakat maupun pemerintah setempat.
"Kami memiliki Tim Gerak Cepat yang siap melakukan normalisasi saluran apabila terjadi pendangkalan atau penyumbatan. Kami berharap masyarakat, kepala lingkungan dan kelurahan terus berkoordinasi dengan kami agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat," katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat tidak menutup inlet atau saluran air dengan sampah karena dapat menghambat aliran air saat hujan.
Menutup kegiatan reses, Dame Duma menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa dan diperjuangkan di DPRD Kota Medan agar dapat ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Kami mungkin belum bisa memenuhi seluruh harapan masyarakat hari ini, tetapi setiap aspirasi yang disampaikan akan kami perjuangkan agar mendapatkan solusi terbaik demi meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup warga Medan Baru," pungkasnya. (A-Red)
