AyoMedan.com - MEDAN. Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Sutarto, menerima perwakilan Low Carbon Development Indonesia (LCDI) dan PT Hatfield Indonesia di ruang kerjanya, Kamis (10/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim ke dalam kebijakan daerah. Program Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) diharapkan dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam RPJMD, Renstra, RKPD, hingga APBD Provinsi Sumatera Utara.
Dengan demikian, PRKBI dapat menjadi salah satu acuan pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Sutarto menyambut baik program tersebut. Namun, ia menilai implementasinya perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah serta memperkuat keterlibatan masyarakat.
“DPRD Sumut dalam hal ini menerima usulan PRKBI yang nantinya dapat menghasilkan Perda Sumatera Utara. Namun, mengingat teknis pelaksanaannya juga berada di pemerintah kabupaten dan kota, perlu kajian lebih dalam terkait penguatan peran masyarakat lokal serta penyesuaian dengan karakteristik daerah yang berbeda,” kata Sutarto.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut itu mengatakan, Sumatera Utara memiliki kondisi geografis, sosial, budaya, serta potensi ekonomi yang beragam. Karena itu, kebijakan pembangunan rendah karbon tidak bisa diterapkan dengan pendekatan yang sama di seluruh wilayah.
“Daerah perkotaan, misalnya, memiliki persoalan sampah dan limbah industri. Tantangannya berbeda dengan Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Simalungun yang memiliki sektor pertanian dan perkebunan. Begitu juga dengan kawasan pesisir Pantai Timur dan Pantai Barat Sumatera Utara,” ujarnya.
Menurut Sutarto, penguatan peran masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan komunitas adat, kelompok tani, kelompok nelayan, PKK, serta kelompok masyarakat lainnya dalam pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan.
“Sehingga Sumut sebagai provinsi strategis dapat berkontribusi nyata dalam target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 51,51 persen pada 2045 dan mencapai Net Zero Emissions pada 2060,” katanya.
Sutarto menegaskan, penerapan PRKBI harus dilakukan secara lintas sektor dengan mempertimbangkan potensi dan persoalan spesifik di setiap daerah.
“Di sektor pertanian, misalnya, dapat dilakukan melalui pengembangan pertanian organik, penggunaan pupuk organik dan berbagai upaya lainnya,” jelasnya.
Selain itu, ia mendorong pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, khususnya di kota-kota besar, serta penguatan konservasi mangrove dan restorasi kawasan pesisir.
“Termasuk penghentian deforestasi dan degradasi kawasan hutan, penguatan perhutanan sosial, tata kelola lahan agar tidak terjadi kebakaran hutan, serta penyediaan cadangan air yang berkelanjutan. Semua upaya tersebut harus terintegrasi dalam sistem data,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut Darma Putera Rangkuti, anggota Bapemperda Palacheta Subies Subianto dan Anita Lubis.
Hadir pula Ketua Komisi C DPRD Sumut Rony Situmorang bersama anggota Budi, Syahrul Effendi Siregar, Hizkia Reinhard Matondang, M. Faisal, serta anggota Komisi B Dedi Iskandar.
Ketua Bapemperda DPRD Sumut, Darma Putera Rangkuti menyoroti persoalan sampah sebagai isu mendesak yang perlu segera ditangani melalui kebijakan daerah. Ia juga menilai perlu adanya sumber pendanaan alternatif, termasuk melalui mekanisme perdagangan karbon, guna mendukung keberlanjutan program PRKBI.
“Pengelolaan sampah harus menjadi prioritas, dan pendanaan inovatif seperti perdagangan karbon dapat menjadi solusi nyata,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan LCDI Agus Marwan menyampaikan apresiasi atas sambutan dan dukungan DPRD Sumatera Utara terhadap program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
“Ini menjadi langkah besar bagi Sumatera Utara untuk berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim,” katanya.
Marwan menjelaskan, salah satu agenda LCDI yang telah diimplementasikan adalah fasilitas Pompa Air Tenaga Surya (PATS) di Desa Sibonor Ompuratus, Kabupaten Samosir.
“Kehadiran PATS tidak hanya meningkatkan akses air untuk irigasi, tetapi juga berpeluang meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas pertanian di desa tersebut,” jelasnya.
Narasumber Prof. Ahmad Fauzi berharap langkah selanjutnya dapat berjalan konstruktif dengan melibatkan unsur legislatif, eksekutif, serta para mitra pembangunan.
“Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan,” ujarnya.
Senada, Prof. R. Hamdani Harahap menjelaskan bahwa program LCDI merupakan hasil kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dengan Pemerintah Inggris melalui UK FCDO.
“Fokus utama program ini mencakup penyusunan perencanaan PRKBI, penguatan kapasitas pemerintah daerah, pelaksanaan kajian PRKBI, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan melalui platform AKSARA. Termasuk piloting implementasi PRKBI di daerah,” pungkasnya. (A-Red)
