AyoMedan.com - MEDAN. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027, di Gedung DPRD Medan, Senin (5/10/2026).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen. Dalam pandangan fraksi, DPRD menegaskan APBD 2027 harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan menghasilkan manfaat nyata.
Fraksi Gerindra melalui Dame Dumasari Hutagalung menegaskan APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan uang rakyat yang harus kembali kepada masyarakat melalui pelayanan dan pembangunan.
Gerindra meminta setiap OPD mampu menjelaskan penggunaan anggaran, output serta manfaatnya bagi masyarakat. Evaluasi juga harus dilakukan terhadap belanja seremonial dan program yang sulit diukur hasilnya.
"Jangan sampai anggaran OPD meningkat tetapi persoalan masyarakat tidak berubah," tegasnya.
Gerindra juga menyoroti penanganan banjir, kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan BRT Mebidang. Keberhasilan program diminta diukur dari hasil yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar serapan anggaran.
Sementara Fraksi Demokrat melalui Muslim menilai APBD harus disusun secara transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.
Demokrat mencermati pendapatan 2027 yang diproyeksikan sekitar Rp6,9 triliun, turun 1,24 persen, sementara PAD diproyeksikan meningkat 4,28 persen menjadi sekitar Rp4,1 triliun.
Pemko diminta mengoptimalkan PAD melalui aset daerah dan BUMD serta memperkuat koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat dan Pemprov Sumut.
Belanja daerah yang diproyeksikan sekitar Rp7,1 triliun juga diminta dikelola efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran harus menjadi prioritas.
Sedangkan Fraksi NasDem melalui Faisal Arbi meminta aspirasi masyarakat menjadi dasar APBD 2027, terutama perbaikan jalan, air bersih, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial serta perlindungan UMKM.
NasDem juga meminta evaluasi pelaksanaan UHC. Keberhasilan program kesehatan, menurut NasDem, tidak cukup dilihat dari kepesertaan, tetapi dari kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan, termasuk persoalan rujukan, kamar rawat inap, IGD dan ICU.
Berbagai pandangan tersebut menjadi bahan pembahasan Ranperda APBD 2027. DPRD berharap anggaran yang disusun Pemko Medan benar-benar efektif, transparan, tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan masyarakat.
Rico Waas mengikuti langsung penyampaian pandangan umum fraksi sebagai bagian dari tahapan pembahasan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027. (A-Red)
