AyoMedan.com - MEDAN. Komisi IV DPRD Kota Medan menegaskan persoalan kenaikan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) dan pengelolaan fasilitas umum di Kompleks Taman Malibu Indah (TMI), Jalan Malibu Alam Raya, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, harus diselesaikan secara transparan dengan melibatkan seluruh pihak.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, saat memimpin kunjungan langsung ke kompleks perumahan tersebut, Senin (16/11/2026), menindaklanjuti pengaduan warga terkait kenaikan IPL yang dinilai dilakukan tanpa kesepakatan bersama.
Dalam kunjungan itu, Paul didampingi anggota Komisi IV Lailatul Badri dan Dr. Muhammad Afri Rizki Lubis, serta staf Komisi IV. Turut hadir Lurah Suka Damai, petugas ketenteraman dan ketertiban (Trantib) kecamatan, serta kepala lingkungan.
Kedatangan rombongan DPRD Medan disambut ratusan warga yang berkumpul di salah satu rumah warga. Rombongan diterima Ketua Paguyuban Kompleks Taman Malibu Indah, Alfian, yang menyampaikan sejumlah keberatan terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan oleh CV Tunas Malibu Impian selaku pihak developer.
Alfian menjelaskan, sebelumnya iuran pengelolaan lingkungan yang diberlakukan sebesar Rp1.000 per meter persegi. Namun, pihak pengelola kemudian menetapkan kenaikan menjadi Rp2.300 per meter persegi.
OkMenurutnya, kebijakan tersebut dipersoalkan karena warga mengaku tidak pernah diajak bermusyawarah maupun dimintai persetujuan sebelum tarif baru diberlakukan.
"Kami warga keberatan dengan pengutipan iuran sebesar Rp2.300 per meter persegi kepada setiap pemilik rumah. Kami juga tidak pernah diajak berdiskusi dan membicarakan tarif tersebut, tetapi tiba-tiba sudah dilakukan pengutipan. Apa dasar pengutipannya, sementara kami tidak tahu ke mana uang iuran dipergunakan?" ujar Alfian.
²Selain kenaikan tarif, warga juga mempertanyakan mekanisme penunjukan Petrus dan Kelvin sebagai ketua dan wakil ketua kelompok pengelola. Alfian mengaku tidak mengetahui proses pemilihan maupun dasar pembentukan kepengurusan tersebut.
Ia turut memperlihatkan sejumlah
bukti pengutipan iuran, poster berisi ketentuan yang disebut dibuat sepihak oleh pihak developer, serta nomor rekening BCA yang digunakan untuk penyetoran IPL.
Alfian juga mengungkapkan adanya keberatan warga terkait pembatasan penggunaan fasilitas kompleks terhadap warga yang tidak mengikuti ketentuan pengelola.
Dari sekitar 400 kepala keluarga yang bermukim di kompleks tersebut, sebanyak 274 warga disebut tergabung dalam kelompok paguyuban yang menolak kebijakan IPL tersebut.
Menanggapi pengaduan itu, Paul Mei Anton Simanjuntak menegaskan Komisi IV tidak ingin mengambil kesimpulan secara sepihak. Menurutnya, keterangan dari warga maupun developer harus didengarkan agar persoalan dapat diketahui secara menyeluruh.
Namun, Paul menyayangkan ketidakhadiran pihak developer dalam pertemuan pertama bersama warga.
"Saya tidak melihat pihak developer. Tentunya harus hadir kedua belah pihak. Kenapa pihak developer tidak hadir?" kata Paul.
Warga kemudian menjelaskan bahwa pihak developer telah diundang, tetapi tidak memenuhi undangan tersebut.
Dalam pertemuan itu, warga turut mempertanyakan mekanisme penyerahan pengelolaan kompleks kepada warga apabila 75 persen unit perumahan telah dihuni. Mereka juga keberatan apabila pengelolaan diserahkan kepada pihak ketiga yang dinilai masih memiliki keterkaitan dengan perusahaan developer.
Paul menegaskan, penyelesaian persoalan harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh memicu konflik baru di tengah masyarakat.
"Kami ingin menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Kami harus mendengarkan kronologi dari masing-masing pihak terlebih dahulu. Jangan sampai karena ingin menyelesaikan persoalan, justru muncul persoalan lain," tegasnya.
Paul juga meminta dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) paguyuban diperlihatkan untuk mengetahui dasar pembentukan organisasi, mekanisme pengelolaan, serta legitimasi kepengurusan yang ada.
Usai menerima berkas pengaduan warga, rombongan Komisi IV kemudian mendatangi kantor pengelola di kawasan kompleks tersebut untuk meminta penjelasan dari pihak developer.
Kedatangan anggota dewan diterima perwakilan developer, Dr. Elvie Maria, M.M., CHRA, didampingi kuasa hukum Zani Afo Saragih dan Erfin, serta sejumlah perwakilan warga yang mendukung kebijakan pengelola.
Dalam pertemuan tersebut, Elvie menegaskan pihaknya tidak pernah menolak kehadiran anggota DPRD Medan maupun warga yang ingin menyampaikan keberatan.
Ia menjelaskan, perusahaan memiliki kantor resmi di kawasan tersebut dengan kelengkapan perizinan dan administrasi, termasuk kewajiban pembayaran pajak.
"Di situ rumah pribadi. Kami punya kantor resmi yang perizinannya lengkap di sini. Kami adalah pengelola resmi dan sudah puluhan tahun di sini. Kenapa kami diperlakukan seperti penjahat, harus hadir ke rumah orang?" ujarnya.
Elvie juga membantah anggapan bahwa pihaknya menghindari pertemuan dengan warga. Menurutnya, warga yang memiliki keberatan dapat menyampaikan pengaduan langsung ke kantor resmi pengelola.
Ia bahkan menunjukkan ruangan yang telah dipersiapkan untuk menerima rombongan DPRD Medan sebagai bentuk kesediaan pihaknya berdiskusi.
"Kalau kami tidak mau menerima anggota dewan, mungkin kursi ini tidak ada sebanyak ini. Artinya, kami sudah mempersiapkan diri secara baik dan beretika," katanya.
Elvie berharap perbedaan pandangan antara warga dan pengelola dapat dibicarakan melalui mekanisme yang tepat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun persoalan baru.
Usai mendengarkan penjelasan kedua belah pihak, Paul menegaskan Komisi IV DPRD Medan akan menjadwalkan pembahasan lanjutan melalui rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Medan.
Menurutnya, forum resmi tersebut menjadi langkah penting untuk mengurai persoalan, meminta pertanggungjawaban penjelasan masing-masing pihak, serta mencari solusi yang dapat diterima bersama.
"Untuk saat ini kami harus mendengarkan dulu permasalahan masing-masing pihak. Selanjutnya akan dilakukan RDP untuk mencari solusi. Apalagi, kami mendapat informasi bahwa persoalan ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Kami ingin persoalan ini diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru," ungkap Paul.
Ia menambahkan, Komisi IV dapat meminta keterangan para pihak secara terpisah terlebih dahulu demi menjaga situasi tetap kondusif sebelum mempertemukan seluruh pihak dalam forum resmi.
"DPRD Medan akan berupaya memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut secara objektif dengan tetap memperhatikan aspirasi warga dan penjelasan pihak pengelola," sebut Paul.
Di sisi lain, Ketua Paguyuban Taman Malibu Indah, Alfian, mengapresiasi langkah Komisi IV DPRD Medan yang telah turun langsung mendengarkan keluhan warga.
Ia berharap DPRD dapat menjadi fasilitator dalam menyelesaikan persoalan kenaikan IPL dan pengelolaan fasilitas umum melalui musyawarah sehingga tercapai kesepakatan bersama.
"Kami dari warga sangat berharap adanya perdamaian dan penyelesaian yang baik secara musyawarah antara developer dengan warga. Kalau nantinya dipertemukan melalui RDP, kami menghormati keputusan tersebut. Yang terpenting, persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik dan kondisi kompleks tetap kondusif," pungkas Alfian. (A-Red)