Ayomedan.com - Medan, Melonjaknya harga penjualan beras di tingkat grosir maupun penjual eceran di Kota Medan dan kota lainnya di Sumatera Utara, membuat warga miskin 'menjerit'.
Seperti yang dialami Irwandi, pemilik grosir beras yang beralamat di Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia juga mengeluhkan naiknya harga beras. Sebab, hal itu sangat berdampak baginya dan pedagang lain.
Menurut Irwandi, sebelum harga beras naik, dalam 1 (satu) Minggu dia bisa menampung beras sebanyak 10 ton dan langsung habis terjual. Ketika harga beras naik, pembeli yang datang ke tokonya sepi.
"Sepi bang, biasanya beras saya masuk 1 Minggu sekali 1 Ton terkadang 2 Minggu sekali masuk 1 Ton. Beras isi 5 kilo saat ini per karung saya jual Rp65.000 s/d Rp70.000. Karena beras saya yang bagus bang, saya tidak jual beras biasa. Tapi saat ini gudang beras juga kosong, kalau pun ada saya tidak berani menstok nya. Buat apa dibeli banyak tapi beras tidak habis terjual," ucapnya, Kamis (21/09/2023).
Diutarakan Irwandi, banyak alasan sehingga beras merangkak naik. "Antara lain gagal panen, sedang menanam dan lain sebagainya. Dia berharap, Pemerintah dapat mengatasi kenaikan harga beras, sehingga dapat normal kembali," pintanya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara, Benny Harianto Sihotang, SE ,MM (foto) ketika diminta tanggapannya terkait kenaikan harga beras tersebut mengatakan, dengan kenaikkan harga beras pasti masyarakat menjerit dan menderita. Itu dikarenakan Provinsi Sumatera Utara belum swasembada beras.
"Kita mau cerita dulu, bagiamana kita mau swasembada beras, kalau anggaran untuk memperbaiki irigasi saja tidak ada diberikan Pemprovsu. Karena kalau namanya pertanian, tidak ada irigasi bagaimana mungkin bisa menghasilkan gabah atau padi yang baik," ucap Benny kepada Ayimedan com.
Disebutkan Benny, Dinas yang berwenang mengurusi irigasi saat ini adalah Dinas PUPR. Dan DPRD Provinsi Sumatera Utara sudah pernah protes.
"Bagaimana kita mau membantu petani, pada ujungnya nanti ini yang terjadi beras mahal, itu yang pertama. Kedua, dari sisi kita tidak swasembada, akhirnya kan beras di import. Yang namanya beras import pastilah mahal. Ini yang saya katakan, dari fungsi sebagai pengawasan. Kami juga mendorong Pemprovsu menempatkan anggaran pada Dinas yang tepat," tandas Benny.
Mantan Dirut PD Pasar Kota Medan ini kembali menambahkan, isu penimbunan beras yang dikaitkan dengan masa tahun politik saat ini kemungkinan nya sangat kecil. Sangat kecil kemungkinan para calon kepala daerah, calon legislatif menimbun beras.
"Malah mereka membeli beras untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat di dapilnya masing masing. Dan seharusnya masyarakat tidak ada lagi yang membeli beras, karena sudah ada yang membagi bagikan beras secara gratis," tuturnya.
Politisi Partai Gerindra Sumut ini menambahkan, faktor yang memungkinkan mempengaruhi terjadinya kelangkaan beras antara lain cuaca, banyak petani yang gagal panen dan pola pertanian di Sumut kurang dikelola dengan baik.
"Beras import pastilah harganya lebih mahal, dan akhirnya masyarakat yang terdampak," pungkasnya sembari berharap, pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera dapat melakukan kebijakan, agar harga beras dapat kembali normal. (A-Red)
