Notification

×

Iklan


Iklan


Terima APTISI, Baskami Ginting Bahas Batasan Kampanye di Kampus

Sabtu, 14 Oktober 2023 Last Updated 2023-10-14T02:52:19Z



Ayomedan.com - Medan, Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting membahas aturan yang membatasi kampanye di kampus bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Sumatera Utara, Kamis (12/10/2023).

Diketahui, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan no.65/PUU-XXI/2023, yang membolehkan berkampanye di lembaga pendidikan termasuk kampus.

Kepada awak media, Baskami mengatakan perlunya pendalaman terkait peraturan tersebut, agar nantinya tidak menimbulkan pelanggaran.

"Diskusi ini sangat perlu, saya berterimakasih atas perhatian APTISI Sumut. Saya kira diskusi ini akan kita perluas dengan mengundang penyelenggara dan para peserta pemilu," ucapnya.

Hadir pada pertemuan tersebut, Ketua APTISI Sumut, Isa Indrawan. Sekretaris APTISi Sumut, Supriyanto. Hasan Basri, Tarmizi dan para petinggi kampus swasta lainnya.

Baskami menjelaskan, aturan yang membolehkan kampanye di kampus, berimplikasi positif bagi peran mahasiswa terhadap pemilu.

"Ya, menurut saya, kita perlu peran mahasiswa dalam pengawasan partisipatif jalannya pemilu ini," ujarnya.

Tak hanya itu, sambung Baskami, aturan tersebut juga dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilu di kalangan kaum millenial dan generasi Z.

"Tingkat pemilih kaum muda sangat tinggi, yang kita harapkan mereka mau menggunakan hak politiknya," harapnya.

Sementara itu, Ketua APTISI Sumut, Isa Indrawan menambahkan, pihak penyelenggara pendidikan, perlu membahas peraturan ini lebih mendalam.

Menurut Isa, kegiatan kampanye dikampus tidak boleh menimbulkan polarisasi di tingkat mahasiswa yang bisa menyebabkan konflik di dalam kampus.

"Kita harapkan jangan terjadi polarisasi di mahasiswa. Maka kami berharap Bapa Ketua dapat mengundang para pihak yang berwenang dalam melakukan sosialisasi dan pendalaman peratuan tersebut," ujarnya.

Isa mengungkapkan, selain izin dari rektor dan penyelenggara, kampanye di kampus juga tidak memperbolehkan adanya atribut dan Alat Peraga Kampanye (APK).

"Semoga pemilu nanti, dengan adanya peran mahasiswa mampu mewujudkan pemilihan yang berintegritas," pungkasnya. (A-Red)