AyoMedan.com - Medan, Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, akhirnya buka suara terkait polemik yang kian memanas antara DPRD dengan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu. Bobby menegaskan akan mempelajari persoalan tersebut dan segera mencari jalan keluarnya.
Hal itu disampaikan Bobby usai menghadiri rapat paripurna Ranperda Penyampaian P-APBD TA 2025 DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (17/09/2025).
Pernyataan ini sekaligus menanggapi desakan Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani, yang meminta Gubernur turun tangan menyikapi kisruh antara eksekutif dan legislatif di Tapteng.
“Saya baru dapat informasi minggu ini dan belum menerima langsung, baik dari eksekutif maupun legislatif Tapteng. Nanti kita pelajari dulu dasarnya, lalu kita cari solusinya, karena setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya,” ujar Bobby.
Desakan DPRD Sumut
Sebelumnya, Rahmansyah Sibarani dalam rapat paripurna menyampaikan kegelisahan DPRD Tapteng atas disharmonisasi dengan kepala daerah. Ia meminta Gubernur, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, untuk turun tangan.
“Pak Gubernur, saat ini di Tapteng terjadi disharmonisasi serius antara DPRD dan Bupati. Kami minta Gubsu memfasilitasi agar konflik ini tidak berlarut-larut, karena yang dirugikan adalah rakyat,” tegas Rahmansyah, legislator dari Dapil Sumut 9 yang meliputi Tapteng dan Kota Sibolga.
Menurutnya, jika kondisi ini terus berlanjut, program pembangunan daerah akan terhambat dan kesejahteraan masyarakat Tapteng ikut terdampak.
Akar Perseteruan
Informasi yang diperoleh menyebutkan, konflik bermula dari sikap Bupati Tapteng yang dinilai mengabaikan mekanisme komunikasi dengan DPRD. Beberapa kali rapat dengar pendapat maupun pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disebut tidak dihadiri langsung oleh Bupati.
Situasi makin keruh saat peringatan HUT ke-80 RI lalu, Bupati Tapteng tidak hadir dalam sidang paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Ia justru disebut menonton pidato tersebut bersama sejumlah orang di rumahnya.
Selain itu, DPRD Tapteng juga menyoroti penggunaan anggaran HUT ke-80 Kabupaten Tapteng yang dilakukan secara mendahului tanpa pemberitahuan kepada dewan. Tindakan itu dianggap melanggar Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran.
Kisruh semakin memanas setelah muncul tudingan bahwa Bupati Tapteng mengancam akan memangkas perumahan dan tunjangan komunikasi DPRD, jika dewan terus mengkritisi penggunaan anggaran.
Lebih lanjut, informasi yang diterima menyebutkan bahwa perseteruan antara DPRD dengan Bupati Tapteng juga dipicu oleh penolakan para wakil rakyat terhadap rencana pembangunan Jogging Track sepanjang 3 kilometer di kawasan Pantai Pandan yang digagas Bupati Masinton Pasaribu.
Menurut DPRD Tapteng, proyek dengan anggaran sekitar Rp3 miliar itu berpotensi menimbulkan masalah sosial, lantaran akan berdampak pada penggusuran rumah warga serta mematikan aktivitas para pelaku UMKM di sekitar Pantai Pandan. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu gejolak di tengah masyarakat apabila tetap dipaksakan untuk dijalankan. (A-Red)
