AyoMedan.com - MEDAN. Pemadaman listrik massal yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera Utara dan sejumlah daerah di Pulau Sumatera selama hampir 24 jam menuai sorotan tajam dari Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Meryl Rouli Saragih, yang menilai masyarakat butuh kepastian dan solusi nyata dari PLN, bukan sekadar permintaan maaf.
Dia menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya pemadaman listrik massal yang melanda berbagai wilayah Sumatera Utara dan sejumlah kawasan lainnya hampir selama 24 jam penuh.
“Masyarakat berhak mempertanyakan, apakah persoalan ini murni akibat faktor cuaca, ataukah sesungguhnya merupakan akumulasi dari permasalahan yang telah lama ada dan lemahnya mitigasi yang tidak pernah dibenahi secara serius?,” ujarnya pada wartawan Sabtu (23/5/2026) sore.
Meryl menegaskan, pertanyaan tersebut bukan sekadar retorika, melainkan cerminan kekecewaan publik yang sudah terlalu lama bersabar.
“Cuaca ekstrem bukanlah hal baru. Dalam sistem kelistrikan modern, risiko semacam ini sudah seharusnya dapat diantisipasi dengan kesiapan infrastruktur yang memadai, sistem cadangan yang andal, dan manajemen krisis yang matang,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan PLN wajib dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik. Tidak ada ruang untuk menutup-nutupi fakta di lapangan.
“Sebagai bagian dari Komisi E DPRD Sumut yang membidangi kesejahteraan rakyat, saya melihat langsung betapa blackout ini telah sangat meresahkan masyarakat luas. Aktivitas ekonomi terganggu, jalanan menjadi tidak kondusif akibat padamnya lampu lalu lintas, kepanikan melanda warga, hingga antrean panjang terbentuk di SPBU karena kekhawatiran terhadap distribusi dan operasional yang terhambat,” ujarnya.
Menurutnya, dampak yang paling memprihatinkan juga dirasakan oleh sektor kesehatan. Rumah sakit, klinik, dan berbagai fasilitas pelayanan medis terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk mengoperasikan genset demi memastikan pelayanan tetap berjalan.
“Tingginya harga solar semakin menambah beban operasional dan menciptakan efek domino yang merugikan masyarakat luas. Ini bukan sekadar soal ketidaknyamanan, ini menyangkut nyawa manusia,” tegas Meryl.
Saat ini para pemangku kepentingan tidak bisa terus membiarkan rakyat menjadi pihak yang selalu menanggung akibat dari lemahnya pelayanan publik dan buruknya mitigasi sistem. Pasalnya, ini bukan pertama kalinya terjadi, dan tanpa tindakan nyata, bukan pula yang terakhir.
“Oleh karena itu, saya meminta PLN tidak hanya berfokus pada permintaan maaf semata, tetapi memberikan penjelasan yang jelas, transparan, dan penuh tanggung jawab kepada masyarakat mengenai akar persoalan ini," jelasnya.
Pejabat PLN Tak Becus Bekerja Mundur dari Jabatannya
Ditambahkan Meryl, perusahaan negara sebesar PLN harus dipimpin oleh individu yang benar-benar kompeten, profesional, dan mampu bekerja secara efektif dalam situasi krisis. Jabatan di sektor strategis bukan arena untuk coba-coba.
“Apabila mereka tidak mampu menjalankan amanah pelayanan dasar pada masyarakat, maka sudah sepantasnya memberikan kesempatan kepada pihak yang lebih siap dan lebih kompeten untuk tampil memimpin,” ucapnya.
Meryl juga mendorong agar dilakukan langkah-langkah serius yang dapat berpihak kepada masyrakat seperti audit menyeluruh terhadap sistem transmisi dan manajemen mitigasi PLN di seluruh wilayah Sumatera.
Berikan Kompensasi ke Masyarakat Terdampak Blackout
Selain itu, Politikus Partai PDIP ini menegaskan bahwa pentingnya evaluasi pemberian kompensasi yang adil bagi masyarakat dan para pelaku usaha yang terdampak langsung dari pemadaman ini.
Listrik adalah kebutuhan dasar rakyat.
“Ketika listrik padam hampir sehari penuh, yang terganggu bukan hanya lampu di rumah-rumah warga, tetapi juga roda ekonomi, layanan kesehatan, keamanan di jalan raya, dan yang paling mendasar kepercayaan publik terhadap negara. Masyarakat membutuhkan kepastian dan solusi nyata. Bukan sekadar alasan,” tutupnya. (A-Red)
