AyoMedan.com - Medan, Menanggapi pemandangan umum Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna DPRD Medan terkait R-APBD 2026 yang dibacakan Andreas Pandapotan Purba, Senin (22/09/2025), Dame Duma Sari Hutagalung (foto) menegaskan, bahwa Pemerintah Kota Medan harus menitikberatkan pada peningkatan pelayanan, pengawasan, khususnya kemudahan dan percepatan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Menurutnya, R-APBD 2026 yang disusun berdasarkan RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 harus menjadi “tahap tinggal landas” pembangunan Kota Medan menuju Medan Emas 2045.
"Khususnya terhadap pengurusan izin PBG, yang pengawasan selama ini dinilai sangat lemah, sehingga menjadi penyebab bocor nya PAD Kota Medan dari sektor ini," ucap Dame Duma kepada AyoMedan.com di ruangan kerjanya.
Dame Duma menekankan, pengelolaan APBD harus berbasis transparansi dan akuntabilitas, dengan rencana kerja spesifik, sinergi lintas OPD, serta melibatkan masukan masyarakat.
"PBG harus dipermudah karena sektor ini bisa menjadi sumber PAD yang signifikan. Pemko Medan perlu inovasi kreatif agar potensi ini bisa digarap maksimal,” sebutnya.
Menurut dewan yang duduk di komisi IV ini, setiap alokasi anggaran, mesti benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Mulai dari penanggulangan banjir rob, revitalisasi pasar, penyediaan air bersih, hingga peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan," tegasnya.
Dame Duma kembali menekankan kepada Kepala Dinas (Kadis) Pekimtaru yang baru Jhon Lase agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang mengurus izin PBG.
"Sebab yang selama ini kita lihat, masyarakat yang ingin mendirikan bangunan hanya memperoleh KRK saja, sedang PBG nya tidak. Untuk itu, kita dorong agar Wali Kota Medan turun langsung memantau kenapa izin PBG ini sangat susah keluar," katanya.
Ia juga mengingatkan, selain sektor izin PBG tak kalah pentingnya penguatan sektor pajak dan retribusi, penciptaan lapangan kerja baru, penanggulangan kemiskinan, serta percepatan program prioritas di Medan Utara.
"Setiap rupiah APBD harus menjawab persoalan nyata masyarakat, jangan sampai anggaran besar tapi realisasinya tidak dirasakan warga,” pungkasnya. (A-Red)
