AyoMedan.com – MEDAN. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Dr. Laksamana Putra Siregar, S.H., M.SP., menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) periode 2026–2029, Kamis (21/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah konkret memperkuat sinergi antara insan pers dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung pembangunan Kota Medan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
Audiensi ini juga merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, yang mendorong kolaborasi aktif antara media dan pemerintah daerah demi terciptanya penyampaian informasi yang sehat, edukatif, dan membangun.
Ketua PWPM, Muhammad Edison Ginting yang akrab disapa 'Cobra', menegaskan bahwa keberadaan PWPM bukan sekadar mitra publikasi, tetapi juga bagian dari kontrol sosial yang konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.
“PWPM hadir sebagai mitra strategis pemerintah. Ini membuktikan Pemko Medan terbuka terhadap kritik dan masukan demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Laksamana Putra menyambut positif komitmen PWPM. Ia berharap hubungan harmonis antara Dinas Pendidikan dan insan pers dapat melahirkan pemberitaan yang berimbang, akurat, dan mencerdaskan masyarakat.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi, Laksamana bahkan berencana menggelar forum diskusi rutin bersama wartawan setiap bulan.
“Saya berencana mengadakan coffee afternoon minimal sebulan sekali bersama wartawan untuk berdiskusi. Ini penting agar informasi tidak simpang siur dan kebijakan dinas dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat,” kata Laksamana.
Hidupkan Kembali Hotline Pengaduan Anti-Pungli
Dalam pertemuan itu, Laksamana Putra yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan definitif periode 2021–2023 menegaskan komitmennya memberantas praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah.
Dia memastikan kanal pengaduan online atau hotline pengawasan pendidikan yang pernah diluncurkan pada 2023 akan kembali diaktifkan sebagai ruang pengawasan publik terhadap layanan pendidikan di Kota Medan.
“Layanan hotline ini membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melapor jika menemukan dugaan pungli atau pelayanan yang menyimpang. Tidak boleh ada kutipan kepada siswa di luar ketentuan dinas, baik itu uang perpisahan, administrasi sekolah, maupun bentuk lainnya,” tegasnya.
Laksamana juga mengungkapkan pengalamannya saat menindak sekolah yang melakukan pengutipan dana kepada siswa untuk keperluan guru pensiun.
“Kami langsung turun ke lapangan dan melarang keras kutipan tersebut. Apapun bentuknya, sekolah tidak dibenarkan melakukan pungutan di luar kebijakan resmi dinas,” ungkapnya.
Fokus Kawal Program Beasiswa Siswa Miskin
Menurut Kadisdik, selain pengawasan terhadap praktik pungli, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan juga terus memperkuat program perlindungan sosial melalui Beasiswa Siswa Miskin (BSM).
"Program ini diperuntukkan bagi siswa SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, dari keluarga kurang mampu yang belum menerima bantuan pendidikan dari pemerintah pusat seperti Program Indonesia Pintar (PIP)," jelasnya.
Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa dana tunai, tetapi juga perlengkapan sekolah seperti seragam lengkap, tas, sepatu, hingga alat tulis.
Berdasarkan regulasi sebelumnya, lanjut Laksamana, bantuan tunai yang diberikan mencapai Rp450 ribu per tahun untuk siswa SD dan Rp750 ribu per tahun bagi siswa SMP.
"Untuk memperoleh bantuan tersebut, sekolah diwajibkan mengusulkan siswa yang memenuhi syarat agar terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," sebutnya.
Di penghujung audiensi, Sekretaris PWPM, Irwan Manalu, turut memaparkan program “Jurnalis Goes to School” yang bertujuan meningkatkan literasi media dan edukasi jurnalistik di kalangan pelajar.
"PWPM berharap program tersebut mendapat dukungan penuh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan agar dapat segera direalisasikan di sekolah-sekolah di Kota Medan," tutupnya. (A-Red)
